TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pendidikan Ganesha
Author
Budiman, Nabila
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-02-24 08:21:06
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui relevansi dilakukannya judicial review terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) mengetahui konsekuensi yuridis kedudukan hak waris anak luar kawin bagi para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh konklusi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) relevansi dilakukannya judicial review terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dimana hal ini bertentangan dengan hak konstitusional sebagai warga negara dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan (2) konsekuensi yuridis kedudukan hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah diakuinya anak luar kawin sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui tes DNA.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui relevansi dilakukannya judicial review terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) mengetahui konsekuensi yuridis kedudukan hak waris anak luar kawin bagi para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh konklusi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) relevansi dilakukannya judicial review terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 karena ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 hanya mengatur anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dimana hal ini bertentangan dengan hak konstitusional sebagai warga negara dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan (2) konsekuensi yuridis kedudukan hak waris anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah diakuinya anak luar kawin sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui tes DNA.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
