GRATIFIKASI DAN SUAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Total View This Week15
Total View This Week15
Institusion
Universitas Katolik De La Salle
Author
Longdong, Chris Yodi
Subject
K Law (General)
Datestamp
2019-11-04 03:01:14
Abstract :
Gratifikasi dan suap merupakan tindakan yang dikategorikan dalam salah satu jenis tindak pidana korupsi. Dalam perkembangan prakteknya yang dimulai dari zaman yunani kuno sampai sekarang gratifikasi dan suap memiliki dampak yang besar dalam perkembangan negara dan masyarakatnya. Praktek ini membuat masyarakat tidak lagi menghormati nilai-nilai kemanusian seperti kedisiplinan, kesabaran, kerendahan hati, dan sebagainya, karena praktek gratifikasi dan suap juga mengiring masyarakat bersaing secara tidak sehat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Pada hakikatnya dalam gratifikasi dan suap, memiliki hubungan yang kuat antara pemberi dan penerima. Baik yang masyarakat sebagai pemberi dan pegawa negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima. Salah satu alasan yang mendasar dari praktek ini ialah kemalasan yang dimiliki masyarakat dan ketidakpuasan pendapatan baik dari gaji maupun ada usaha lainnya dari pegawai negeri atau penyelenggara tersebut. Proses untuk menindaklanjuti kasus gratifikasi dan suap berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari semua undang-undang yang mengatur tentang korupsi tersebut perlu adanya evaluasi terhadap keefektivan dari undang- undang tersebut, terlebih atas keefektivan dari Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata Kunci: Memberantas Gratifikasi dan Suap, dampak dari Korupsi.
Gratifikasi dan suap merupakan tindakan yang dikategorikan dalam salah satu jenis tindak pidana korupsi. Dalam perkembangan prakteknya yang dimulai dari zaman yunani kuno sampai sekarang gratifikasi dan suap memiliki dampak yang besar dalam perkembangan negara dan masyarakatnya. Praktek ini membuat masyarakat tidak lagi menghormati nilai-nilai kemanusian seperti kedisiplinan, kesabaran, kerendahan hati, dan sebagainya, karena praktek gratifikasi dan suap juga mengiring masyarakat bersaing secara tidak sehat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Pada hakikatnya dalam gratifikasi dan suap, memiliki hubungan yang kuat antara pemberi dan penerima. Baik yang masyarakat sebagai pemberi dan pegawa negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima. Salah satu alasan yang mendasar dari praktek ini ialah kemalasan yang dimiliki masyarakat dan ketidakpuasan pendapatan baik dari gaji maupun ada usaha lainnya dari pegawai negeri atau penyelenggara tersebut. Proses untuk menindaklanjuti kasus gratifikasi dan suap berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari semua undang-undang yang mengatur tentang korupsi tersebut perlu adanya evaluasi terhadap keefektivan dari undang- undang tersebut, terlebih atas keefektivan dari Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kata Kunci: Memberantas Gratifikasi dan Suap, dampak dari Korupsi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
