Abstract :
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi berpotensi hingga triliun rupiah. Anggaran-anggaran yang dikorupsi menghambat kemajuan pembangunan. Korupsi dana bencana alam merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum diatur secara tegas dalam unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi terhadap dana bencana alam harus dihukum seberat-beratnya karena mengambil hak-hak hajat yang diperuntukkan untuk orang banyak. Jelas dan nyata kedudukan hukum pidana sebagai primum remedium atau alat utama dalam penegakan hukum melalui pemidanaan sangat diperlukan dalam memberantas tindak korupsi dana bencana alam agar memberikan rasa takut kepada siapa saja yang berani melakukannya. Penulis mengkaji bagaimana
penerapan unsur melawan hukum dan pembuktian kerugian keuangan negara serta bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data kemudian dilakukan analisa data dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode deduktif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur melawan hukum dan pembuktian kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi terletak pada kehendak dan pengetahuan perbuatan pelaku. Selanjutnya, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bencana alam diancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatiffakultatif dengan denda.
Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Dana Bencana Alam.