DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP MALAYSIA DALAM MENANGANI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI KERANGKA ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY (APSC) PERIODE 2016-2020
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Satya Negara Indonesia
Author
Lestari, Fitria Puji
Subject
International relations
Datestamp
2021-12-14 06:33:15
Abstract :
Perdagangan orang merupakan fenomena kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan global, terkhusus di Indonesia. Salah satu pintu masuk terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak bertanggung jawab. Malaysia menjadi salah satu negara penerima korban perdagangan orang terbesar dari Indonesia. Untuk menangani permasalahan ini selain harus dilakukan upaya di internal negara, dibutuhkan pula suatu integrasi antara Indonesia dan Malaysia. Namun penanganan menjadi terhambat karena kedua negara memiliki legal clash terkait penanganan terhadap kejahatan perdagangan orang. Melalui teori diplomasi, konsep keamanan manusia, konsep perdagangan orang dan konsep komunitas keamanan, penelitian ini menganalisis bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia dalam menangani kejahatan perdagangan orang melalui kerangka ASEAN Political-Security Community (APSC). Kerangka APSC sendiri merupakan suatu rencana aksi yang dibuat untuk mewujudkan solidaritas di kawasan, menciptakan komunitas yang damai, kuat dan juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai masalah keamanan kawasan. Kerangka APSC secara khusus memiliki elemen-elemen tersendiri dalam mengkoordinasikan cara-cara penanganan terhadap kejahatan perdagangan orang bagi negara-negara ASEAN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa diplomasi Indonesia terhadap Malaysia dalam menangani kejahatan perdagangan orang melalui kerangka APSC dilakukan melalui ratifikasi dan impementasi berbagai konvensi ASEAN dan PBB terkait perdagangan orang, upaya penuntutan, upaya perlindungan, upaya pencegahan, dan upaya peningkatan kerja sama antar kedua negara.
Perdagangan orang merupakan fenomena kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi keamanan global, terkhusus di Indonesia. Salah satu pintu masuk terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak bertanggung jawab. Malaysia menjadi salah satu negara penerima korban perdagangan orang terbesar dari Indonesia. Untuk menangani permasalahan ini selain harus dilakukan upaya di internal negara, dibutuhkan pula suatu integrasi antara Indonesia dan Malaysia. Namun penanganan menjadi terhambat karena kedua negara memiliki legal clash terkait penanganan terhadap kejahatan perdagangan orang. Melalui teori diplomasi, konsep keamanan manusia, konsep perdagangan orang dan konsep komunitas keamanan, penelitian ini menganalisis bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia dalam menangani kejahatan perdagangan orang melalui kerangka ASEAN Political-Security Community (APSC). Kerangka APSC sendiri merupakan suatu rencana aksi yang dibuat untuk mewujudkan solidaritas di kawasan, menciptakan komunitas yang damai, kuat dan juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai masalah keamanan kawasan. Kerangka APSC secara khusus memiliki elemen-elemen tersendiri dalam mengkoordinasikan cara-cara penanganan terhadap kejahatan perdagangan orang bagi negara-negara ASEAN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa diplomasi Indonesia terhadap Malaysia dalam menangani kejahatan perdagangan orang melalui kerangka APSC dilakukan melalui ratifikasi dan impementasi berbagai konvensi ASEAN dan PBB terkait perdagangan orang, upaya penuntutan, upaya perlindungan, upaya pencegahan, dan upaya peningkatan kerja sama antar kedua negara.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
