TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PEKERJA ANAK PERSPEKTIF HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN BONE)
Author
Rinaldi, Riki
Subject
Skripsi
Datestamp
2022-05-18 01:45:36
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terkait kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak dan untuk mengetahui tantangan dan peluang pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak. Beserta peluang dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, buku, skripsi, makalah, jurnal dan dokumen resmi atau bahan studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penerapan bahwa secara yuridis perlindungan anak sudah cukup memadai, namun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan yang lain terkait adanya pengecualian anak di bawah umur diperbolehkan bekerja usia 14-15 tahun. Kurangnya sosialisasi di masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan, ditambah muncul masalah baru pandemi Covid-19 yang semakin menambah pekerja anak, sehingga mustahil bisa mencapai target bebas pekerja anak tahun 2022. Pemerintah dan lembaga terkait pekerja anak terus berupaya agar penghapusan pekerja anak bisa tercapai dengan mengembangkan berbagai kebijakan terkait akses pendidikan untuk anak dan mensosialisasikan bahaya mempekerjakan anak, bagi tumbuh kembang anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terkait kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak dan untuk mengetahui tantangan dan peluang pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis kebijakan pemerintah terhadap pekerja anak perspektif hukum perlindungan anak. Beserta peluang dan tantangan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, buku, skripsi, makalah, jurnal dan dokumen resmi atau bahan studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penerapan bahwa secara yuridis perlindungan anak sudah cukup memadai, namun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kebijakan yang lain terkait adanya pengecualian anak di bawah umur diperbolehkan bekerja usia 14-15 tahun. Kurangnya sosialisasi di masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan, ditambah muncul masalah baru pandemi Covid-19 yang semakin menambah pekerja anak, sehingga mustahil bisa mencapai target bebas pekerja anak tahun 2022. Pemerintah dan lembaga terkait pekerja anak terus berupaya agar penghapusan pekerja anak bisa tercapai dengan mengembangkan berbagai kebijakan terkait akses pendidikan untuk anak dan mensosialisasikan bahaya mempekerjakan anak, bagi tumbuh kembang anak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
