ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN BONE)
Author
Nurawaliah, Eka
Subject
Skripsi
Datestamp
2022-06-23 03:00:41
Abstract :
Skripsi ini membahas tentang analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang jaminan fidusia dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terhadap pengujian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Mekanisme putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang jaminan fidusia dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terhadap pengujian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaaan (Library research), dengan pendekatan undang- undang dan pendekatan kasus (The Case Approach). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan telah mengakui adanya ?cidera janji?. kedua, eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jika dalam pelaksanaan eksekusi tidak memenuhi 2 unsur yang telah diuraikan sebelumnya. apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah selama 8 hari maka eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan menurut ketentuan pasal 196 HIR. berbeda sebelum dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu- xvii/2019, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. putusan mahkamah konstitusi belum memberikan rasa keadilan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dalam putusan mahkamah konstitusi ini lebih memberikan hak ekslusif terhadap debitur dalam putusan nomor 18/puu- xvii/2019, dasar pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutus perkara judicial review terhadap norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah adanya celah-celah hukum yang terdapat dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang bertindakan kesewenang-wenangan akan menimbulkan rasa ketidakadilan oleh pihak-pihak tertentu dalam perjanjian jaminan fidusia.
Skripsi ini membahas tentang analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang jaminan fidusia dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terhadap pengujian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Mekanisme putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang jaminan fidusia dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terhadap pengujian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaaan (Library research), dengan pendekatan undang- undang dan pendekatan kasus (The Case Approach). Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan telah mengakui adanya ?cidera janji?. kedua, eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jika dalam pelaksanaan eksekusi tidak memenuhi 2 unsur yang telah diuraikan sebelumnya. apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah selama 8 hari maka eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan menurut ketentuan pasal 196 HIR. berbeda sebelum dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu- xvii/2019, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. putusan mahkamah konstitusi belum memberikan rasa keadilan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dalam putusan mahkamah konstitusi ini lebih memberikan hak ekslusif terhadap debitur dalam putusan nomor 18/puu- xvii/2019, dasar pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutus perkara judicial review terhadap norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah adanya celah-celah hukum yang terdapat dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang bertindakan kesewenang-wenangan akan menimbulkan rasa ketidakadilan oleh pihak-pihak tertentu dalam perjanjian jaminan fidusia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
