PROBLEMATIKA MEDIASI DALAM PERCERAIAN SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
(PERMA) NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN BONE)
Author
FEBRIANY, A. VERY
Subject
Skripsi
Datestamp
2022-08-02 02:55:59
Abstract :
Skripsi ini membahas tentang problematika mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami problematika penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone terkait mediasi perceraian serta faktor pendukung dan penghambat terhadap mengefektivitaskan penerapan perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone terkait mediasi perceraian. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum dan dibahas dengan menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara realita yang terjadi di lapangan dengan pernyataan pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam menjalankan proses mediasi sudah sesuai dengan Perma tersebut. Tetapi dalam hal ini Perma terhadap penerapannya haruslah ditunjang dengan inovasi serta cara jitu dalam penerapannya agar realitas-realitas yang terjadi dapat diakomodir dengan berpacu pada Perma tersebut dan kemudian didukung dengan usaha serta inovasi dari Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam meminimalisir tingginya tingkat perceraian di Kab. Bone. Karena dengan tingginya tingkat perceraian di Kab. Bone dapat diindikasikan bahwa proses mediasi tidak berpengaruh besar pada penanggulangan perceraian di Kab. Bone. Padahal dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2008 dan dengan diperkuat dengan Perma No. 1 Tahun 2016 menjadi harapan besar pada lingkup peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan dengan jalur perdamaian antara kedua belah pihak. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam mengefektivitaskan penerapan proses mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, di antaranya: a. Mediator boleh dari kalangan non hakim; b. Kedua belah pihak dapat menentukan mediatornya; c. Kedua belah pihak aktif mengikuti proses mediasi. Selain faktor pendukung, adapula beberapa hal yang mejadi penghambat jalannya mediasi, yaitu: a. Ketidakhadiran salah satu pihak yang xviii berperkara; b. Terbatasnya waktu yang digunakan mediator; c. Tingkat kesulitan atau kerumitan permasalahan kedua belah pihak, dan d. Kurangnya kedasaran masyarakat.
Skripsi ini membahas tentang problematika mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone pasca berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami problematika penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone terkait mediasi perceraian serta faktor pendukung dan penghambat terhadap mengefektivitaskan penerapan perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone terkait mediasi perceraian. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum dan dibahas dengan menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara realita yang terjadi di lapangan dengan pernyataan pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam menjalankan proses mediasi sudah sesuai dengan Perma tersebut. Tetapi dalam hal ini Perma terhadap penerapannya haruslah ditunjang dengan inovasi serta cara jitu dalam penerapannya agar realitas-realitas yang terjadi dapat diakomodir dengan berpacu pada Perma tersebut dan kemudian didukung dengan usaha serta inovasi dari Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam meminimalisir tingginya tingkat perceraian di Kab. Bone. Karena dengan tingginya tingkat perceraian di Kab. Bone dapat diindikasikan bahwa proses mediasi tidak berpengaruh besar pada penanggulangan perceraian di Kab. Bone. Padahal dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2008 dan dengan diperkuat dengan Perma No. 1 Tahun 2016 menjadi harapan besar pada lingkup peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan dengan jalur perdamaian antara kedua belah pihak. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam mengefektivitaskan penerapan proses mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, di antaranya: a. Mediator boleh dari kalangan non hakim; b. Kedua belah pihak dapat menentukan mediatornya; c. Kedua belah pihak aktif mengikuti proses mediasi. Selain faktor pendukung, adapula beberapa hal yang mejadi penghambat jalannya mediasi, yaitu: a. Ketidakhadiran salah satu pihak yang xviii berperkara; b. Terbatasnya waktu yang digunakan mediator; c. Tingkat kesulitan atau kerumitan permasalahan kedua belah pihak, dan d. Kurangnya kedasaran masyarakat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
