ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN
(Telaah Terhadap Peraturan Daerah Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan
Hukum Bagi Orang Miskin)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN BONE)
Author
ULENG, ANDI TENRI
Subject
Skripsi
Datestamp
2022-08-15 00:54:55
Abstract :
Skripsi ini membahas tentang analisis peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi orang miskin. Bagaimana peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, bagaimana faktor yang menjadi kendala DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Penulis secara langsung bersentuhan dengan objek penelitian, pencarian dan pengumpulan data dengan melihat secara langsung kondisi dan kenyataan yang terjadi dilapangan, Hasil penelitian menunjukka bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap bantuan hukum bagi orang miskin Wilayah Kab. Bone, Anggota DPRD dalam menunjang kinerja selama melakukan pengawasan telah berusaha dalam menjalankan fungsinya, Akan tetapi DPRD tidak mampu menekan atau mendesak Bupati untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai mana diperintahkan dalam Pasal 7 Perda No.5 tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin bahwa ?pemberi bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati?. Adapun kendala DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap bantuan hukum bagi orang miskin Wilayah Kab. Bone adalah kurangnya partisipasi dan pengaduan dari masyarakat sehingga waktu bagi Anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap Perda tersebut sangat minim, dan juga keterbatasan Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap semua peraturan daerah yang telah di tetapkan, Kemudian, Peraturan Bupati yang belum terbit padahal anggaran selalu tersedia.
Skripsi ini membahas tentang analisis peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi orang miskin. Bagaimana peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, bagaimana faktor yang menjadi kendala DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris artinya suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Penulis secara langsung bersentuhan dengan objek penelitian, pencarian dan pengumpulan data dengan melihat secara langsung kondisi dan kenyataan yang terjadi dilapangan, Hasil penelitian menunjukka bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap bantuan hukum bagi orang miskin Wilayah Kab. Bone, Anggota DPRD dalam menunjang kinerja selama melakukan pengawasan telah berusaha dalam menjalankan fungsinya, Akan tetapi DPRD tidak mampu menekan atau mendesak Bupati untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai mana diperintahkan dalam Pasal 7 Perda No.5 tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin bahwa ?pemberi bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati?. Adapun kendala DPRD dalam fungsi pengawasan terhadap bantuan hukum bagi orang miskin Wilayah Kab. Bone adalah kurangnya partisipasi dan pengaduan dari masyarakat sehingga waktu bagi Anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap Perda tersebut sangat minim, dan juga keterbatasan Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap semua peraturan daerah yang telah di tetapkan, Kemudian, Peraturan Bupati yang belum terbit padahal anggaran selalu tersedia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
