Abstract :
Skripsi ini membahas mengenai Peran Pemerintah Kabupaten Bone Dalam
Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2014 tentang Sistem perlindungan Anak. Pokok permasalahannya adalah
bagaimana upaya pemerintah kabupaten bone dalam mengurangi angka kekerasan
terhadap anak dan apakah hambatan yang dialami dinas pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak di
Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan
metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan normatif, pendekatan sosiologis.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung
kepada Kepala Unit Pusat Pelayanan Terpadu (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bone.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Bone
dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan upaya yang ditempuh oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam
mengatasi hambatan-hambatan yang didapat dalam mengurangi angka kekerasan
terhadap anak di Kabupaten Bone. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat
memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada
umumnya, ilmu hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Bone
disini sangat memperhatikan persoalan dalam pengurangan kekerasan terhadap anak
terbukti dengan adanya diterbitkannya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak yang dimana dengan adanya
peraturan ini maka dapat memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat tentang
pentingnya menjaga dan melindungi seorang anak dalam proses pengurangan angka
kekerasan terhadap anak dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang menaungi tentang anak sudah melakukan sosialisasi,
membentuk forum anak Kabupaten Bone, dan membuat jejaring. Dalam proses
tersebut tidak terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa hamabatan-hambatan
seperti kurangnya sumber daya manusia, luas wilayah, dan kurangnya suatu
anggaran.