STATUS HUKUM WANITA YANG DIJATUHI TALAK TIGA
SEKALIGUS PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I
DAN UU. NO.1 TAHUN 1974
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN BONE)
Author
Dalauleng, A. Yunin
Subject
Skripsi
Datestamp
2021-06-07 03:05:37
Abstract :
Skripsi ini membahas mengenai ?Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi?i dan UU. No.1 Tahun 1974?. Pokok permasalahan adalah bagaimana proses penjatuhan talak menurut Mazhab Syafi?I dan UU. No.1 Tahun 1974 dan status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi?i dan dikomparasikan dengan aturan yang berlaku di Pengadilan Agama yakni UU. No.1 Tahun 1974. Jenis yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research). Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konsep (Conceptual approach), pendekatan perbandingan (Comparative approach). Masalah ini dianalisis dengan penalaran deduktif dan analisis korelatif, selanjutnya dibahas dengan metode penelitian kepustakaan dan dengan teknik dokumentasi dan pengutipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Mazhab Syafi?i dan UU. No.1 Tahun 1974 yang diterapkan di Pengadilan Agama, mempunyai prinsip yang berbeda mengenai talak tiga sekaligus dan proses penjatuhan talak. Perbedaan mengenai talak tiga sekaligus akan berdampak pada status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus. Dalam literatur Mazhab Syafi?i disebutkan, bahwa talak tiga sekaligus dianggap sah dan proses penjatuhan talak terhitung sejak redaksi talak diucapkan meskipun di luar sidang pengadilan, ini merupakan titik kelemahan fikih yang cenderung lebih memprioritaskan segala sesuatu dari sudut pandang legal, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa fikih hanya memandang segala sesuatu dari luar yang bersifat objektif. Sedangkan dalam UU. No.1 Tahun 1974 disebutkan, walaupun sudah talak yang ke tiga disaat melakukan talak di pengadilan, pengadilan hanya mencatatnya sebagai talak satu. Status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi?I adalah tidak boleh rujuk kepada suaminya dan termasuk talak Ba?in Kubra yang boleh kembali dengan suaminya apabila si wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus itu menikah dengan pria lain dan sudah merasakan madu diantara keduanya lalu bercerai. Sedangkan ketika suami mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus menurut UU. No.1 Tahun 1974 tetap menjatuhkan dengan talak satu dan status hukum wanitanya bisa rujuk atau kembali dengan suaminya selama masa ?iddah tetap berlangsung, akan tetapi jika masa ?iddahnya telah habis bisa kembali dengan suaminya melalui pernikahan dan mahar yang baru. Istrinya juga masih berhak mendapatkan mut?ah dari mantan suami. Meskipun telah diketahui bahwa hukum positif mengadopsi dari pendapat para fuqaha, namun di sisi lain UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia.
Skripsi ini membahas mengenai ?Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi?i dan UU. No.1 Tahun 1974?. Pokok permasalahan adalah bagaimana proses penjatuhan talak menurut Mazhab Syafi?I dan UU. No.1 Tahun 1974 dan status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi?i dan dikomparasikan dengan aturan yang berlaku di Pengadilan Agama yakni UU. No.1 Tahun 1974. Jenis yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research). Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konsep (Conceptual approach), pendekatan perbandingan (Comparative approach). Masalah ini dianalisis dengan penalaran deduktif dan analisis korelatif, selanjutnya dibahas dengan metode penelitian kepustakaan dan dengan teknik dokumentasi dan pengutipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Mazhab Syafi?i dan UU. No.1 Tahun 1974 yang diterapkan di Pengadilan Agama, mempunyai prinsip yang berbeda mengenai talak tiga sekaligus dan proses penjatuhan talak. Perbedaan mengenai talak tiga sekaligus akan berdampak pada status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus. Dalam literatur Mazhab Syafi?i disebutkan, bahwa talak tiga sekaligus dianggap sah dan proses penjatuhan talak terhitung sejak redaksi talak diucapkan meskipun di luar sidang pengadilan, ini merupakan titik kelemahan fikih yang cenderung lebih memprioritaskan segala sesuatu dari sudut pandang legal, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa fikih hanya memandang segala sesuatu dari luar yang bersifat objektif. Sedangkan dalam UU. No.1 Tahun 1974 disebutkan, walaupun sudah talak yang ke tiga disaat melakukan talak di pengadilan, pengadilan hanya mencatatnya sebagai talak satu. Status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Mazhab Syafi?I adalah tidak boleh rujuk kepada suaminya dan termasuk talak Ba?in Kubra yang boleh kembali dengan suaminya apabila si wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus itu menikah dengan pria lain dan sudah merasakan madu diantara keduanya lalu bercerai. Sedangkan ketika suami mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus menurut UU. No.1 Tahun 1974 tetap menjatuhkan dengan talak satu dan status hukum wanitanya bisa rujuk atau kembali dengan suaminya selama masa ?iddah tetap berlangsung, akan tetapi jika masa ?iddahnya telah habis bisa kembali dengan suaminya melalui pernikahan dan mahar yang baru. Istrinya juga masih berhak mendapatkan mut?ah dari mantan suami. Meskipun telah diketahui bahwa hukum positif mengadopsi dari pendapat para fuqaha, namun di sisi lain UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
