EKSISTENSI POSBAKUM TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)
Total View This Week0

Institusion

Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN BONE)

Author

ASTIAWAN, ADE RUDI

Subject

Skripsi 

Datestamp

2021-06-07 05:00:23 

Abstract :
Skripsi ini membahas megenai Eksistensi posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) pokok permasalahannya adalah Bagaimana peran posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A dan Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelayanan posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kelas Watampone 1A. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada hakim dam masyarakat selaku pemohon. Yakni hakim di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, petugas Posbakum dan masyarakat yakni selaku pemohon yang berada di kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran posbakum terhadap pelayanan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan pandangan masyarakat mengenai pelayanan posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran posbakum dan pandangan masyarakat mengenai pelayanan posbakum terhadap masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yakni: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum sekarang dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dijelaskan bahwa; Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaannya telah sesuai sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan layanan bagi masayarakat tidak mampu, layanan yang diberikan secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya apapun. 

File :
combinepdf.pdf