IMPLEMENTASI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
GOLONGAN TIDAK MAMPU DI PENGADILAN
AGAMA WATAMPONE KELAS 1A
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN BONE)
Author
Nurhasana, .
Subject
Skripsi
Datestamp
2021-06-09 00:20:29
Abstract :
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologis dan yuridis empiris dengan tekhnik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya yang dilakukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu serta hambatan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan seperti memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam berperkara. Upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat yaitu memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat mengenai permasalahan hukumnya dan membantu dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan serta memberikan pelayanan bebas biaya perkara bagi Pengadilan Agama. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone sudah terlaksana dengan baik hal ini ditunjukan dari jumlah penerima jasa posbakum yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam memberikan pelayanan, hambatan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum diantaranya terbatasnya anggaran, tidak memadainya sarana dan fasilitas yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam memberikan pelayanan, kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa posbakum, serta kurangnya kepercayaan diri masyarakat dalam menceritakan permasalahannya sehingga mempersulit petugas posbakum dalam membuatkan surat gugatan atau surat permohonan.
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan sosiologis dan yuridis empiris dengan tekhnik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya yang dilakukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu serta hambatan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Pos Bantuan Hukum memberikan pelayanan seperti memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam berperkara. Upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat yaitu memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat mengenai permasalahan hukumnya dan membantu dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan serta memberikan pelayanan bebas biaya perkara bagi Pengadilan Agama. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Watampone sudah terlaksana dengan baik hal ini ditunjukan dari jumlah penerima jasa posbakum yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam memberikan pelayanan, hambatan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum diantaranya terbatasnya anggaran, tidak memadainya sarana dan fasilitas yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam memberikan pelayanan, kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa posbakum, serta kurangnya kepercayaan diri masyarakat dalam menceritakan permasalahannya sehingga mempersulit petugas posbakum dalam membuatkan surat gugatan atau surat permohonan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
