PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENELANTARAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone)
Total View This Week0

Institusion

Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN BONE)

Author

Ardiansyah, .

Subject

Skripsi 

Datestamp

2022-03-13 23:41:20 

Abstract :
Skripsi ini membahas mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Terjadinya Penelantaran Anak Pasca Perceraian Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone). Pokok permasalahannya adalah bagaimana prosedur dan tata cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, dan bagaimana strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan empat pendekatan yakni; pendekatan normatif, yuridis empiris, pendekatan sosiologis, dan pendekatan teologis normative. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Bone, serta di Dinas Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan tata cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak pasca perceraian, serta strategi yang digunakan dalam mencegah terjadinya penelantaran anak pasca perceraian. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan tataran ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum, serta agama pada khususnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh DP3A Kab. Bone dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, Pelaporan. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Serta strategi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Kab. Bone bidang P2TP2A. 

File :
pra bab.pdf
BAB 1 ANCA.pdf
BAB IV.pdf