Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Keterangan Kewarisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Sungguminasa Nomor : 114/Pid.B/2016/PN.SGM)
Total View This Week78
Total View This Week78
Institusion
Universitas Islam Negeri Alauddin
Author
Subject
345.598 Hukum Acara Pidana Indonesia
Datestamp
2017-07-28 02:41:44
Abstract :
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemalsuan surat keterangan kewarisan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor: 114/Pid.B/2016/PN.SGM ). Berdasarkan pokok masalah maka submasalah yang hendak dikaji adalah bagaimana aturan hukum tentang pemalsuan surat? dan bagaimana penerapan hukum pada kasus pemalsuan surat keterangan kewarisan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 114/Pid.B/2016/PN.SGM? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan, yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Aturan mengenai kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP Pasal 263 sampai Pasal 276 yang ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara terhadap pemalsuan surat biasa dan maksimal delapan tahun terhadap surat-surat otentik. Dalam Hukum Islam tindak pidana pemalsuan surat merupakan perbuatan dusta yang sanksinya berupa sanksi takzir berbentuk hukuman jilid. 2) Penerapan hukum dalam perkara pemalsuan surat keterangan kewarisan dengan nomor putusan 114/Pid.B/2016/PN.SGM yakni dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Dalam hal pembuatan surat keterangan kewarisan hendaknya memperhatikan akibat hukum yang timbul jika surat tersebut mengandung ketidakbenaran. 2) Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga masyarakat akan menyadari dan mengetahui bahwa melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemalsuan surat keterangan kewarisan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor: 114/Pid.B/2016/PN.SGM ). Berdasarkan pokok masalah maka submasalah yang hendak dikaji adalah bagaimana aturan hukum tentang pemalsuan surat? dan bagaimana penerapan hukum pada kasus pemalsuan surat keterangan kewarisan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 114/Pid.B/2016/PN.SGM? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan, yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Aturan mengenai kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP Pasal 263 sampai Pasal 276 yang ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara terhadap pemalsuan surat biasa dan maksimal delapan tahun terhadap surat-surat otentik. Dalam Hukum Islam tindak pidana pemalsuan surat merupakan perbuatan dusta yang sanksinya berupa sanksi takzir berbentuk hukuman jilid. 2) Penerapan hukum dalam perkara pemalsuan surat keterangan kewarisan dengan nomor putusan 114/Pid.B/2016/PN.SGM yakni dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Dalam hal pembuatan surat keterangan kewarisan hendaknya memperhatikan akibat hukum yang timbul jika surat tersebut mengandung ketidakbenaran. 2) Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga masyarakat akan menyadari dan mengetahui bahwa melakukan tindak pidana seperti tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
