Abstract :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan dan tingkat efisiensi tarif pengenaan pajak UMKM antara PP No. 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 17. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah pajak penghasilan
atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh Pasal 17 adalah tarif yang diberlakukan pemerintah terhadap wajib pajak dengan menggunakan tarif progresif, yaitu pajak
yang sistem pemungutannya dengan cara menaikan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari riset, dokumentasi, dan wawancara pada objek penelitian atau yang terkait langsung dengan objek peneltiian.
Pada bagian akhir penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat efisiensi dalam pembayaran pajak UMKM adalah menggunakan PPh Pasal 17 dikarenakan kondisi pencatatan omzet dan biaya usaha belum dicatat dengan baik, seperti tidak dicatatnya penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan yang didapat, pembelian dan keluarnya biaya. Tetapi apabila dengan kondisi pencatatan omzet dan biaya usaha sudah dicatat dengan baik yakni dicatatnya penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan yang didapat, pembelian dan keluarnya biaya maka efisiensi dalam pembayaran pajak UMKM adalah menggunakan PP No. 23 Tahun 2018.