IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN
PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KE PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Dian Permata, Sari
Subject
360 Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial
Datestamp
2020-12-23 06:20:39
Abstract :
Penyelenggaraan pendidikan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan negara sehingga diperlukan peran negara dalam pembangunan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur regulasi tentang pendidikan secara teknis dilimpahkan ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian ini menggunakan purposif sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset seperti guru, tenaga pendidik serta infrastruktur, sarana dan prasarana. Didapati faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pengalihan yang terletak pada luas wilayah dan rentang kendali yang tersebar di 7(tujuh) daerah kabupaten/kota yang menjadi penghambat dalam pengurusan administrasi sekolah. Upaya Dinas Pendidikan Kepulauan Riau dalam membentuk cabang UPT(unit pelayanan teknis) sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dialokasikan ke beberapa daerah kabupaten/kota sebagai langkah memudahkan pengurusan administrasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Kepulauan Riau sudah terlaksana dan berjalan secara optimal
Penyelenggaraan pendidikan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan negara sehingga diperlukan peran negara dalam pembangunan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur regulasi tentang pendidikan secara teknis dilimpahkan ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrumen penelitian ini menggunakan purposif sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan sosialisasi dan pendataan aset seperti guru, tenaga pendidik serta infrastruktur, sarana dan prasarana. Didapati faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pengalihan yang terletak pada luas wilayah dan rentang kendali yang tersebar di 7(tujuh) daerah kabupaten/kota yang menjadi penghambat dalam pengurusan administrasi sekolah. Upaya Dinas Pendidikan Kepulauan Riau dalam membentuk cabang UPT(unit pelayanan teknis) sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang akan dialokasikan ke beberapa daerah kabupaten/kota sebagai langkah memudahkan pengurusan administrasi. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Kepulauan Riau sudah terlaksana dan berjalan secara optimal
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
