PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN HUTAN LINDUNG (Studi Kasus Hutan Lindung Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Tim
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
NASRUN, HOT TUA SILABAN
Oksep, Adhayanto
Irman, Irman
Oksep, Adhayanto
Irman, Irman
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2021-07-21 04:10:01
Abstract :
Hutan merupakan Paru-parubumi yang harus dijaga kelestariannya agar tetap dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi pembalakan hutan masih terjadi di mana-mana, tidak terkecuali dalam kawasan hutan lindung. Seperti yang terjadi di kawasan hutan lindung Gunung Lengkuas. Penelitian ini mengangkat suatu rumusan permasalahan yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembalakan hutan lindung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembalakan hutan lindung. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan melakukan peneltian lapangan untuk menggali informasi terkait pembalakan hutan lindung. Penelitian ini bermanfaat untuk setiap kalangan agar dapat memahami pentingnya menjaga, merawat kelestarian hutan dan ikut serta terlibat dalam pencegahan, pemberantasan perusakanhutan. Hasil dalam penelitian ini di temukan masalah tindak pidana kehutanan di kawasan hutan lindung. Namum dalam hal penyelesaian permasalahan yang terjadi tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana pihak penegak hukum menerapkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Oleh sebab itu dalam hal penegakan hukum, sebagaimana tujuaan peraturan perundangan itu di bentuk untuk menciptakan keadila, maka dalam hal Penegakan hukum di bidang kehutanan seharusnya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan demikian maka hutan akan terlindungi dan akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Kata Kunci: Hutan Lindung, Perusakan, Penegakan Hukum
Hutan merupakan Paru-parubumi yang harus dijaga kelestariannya agar tetap dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi pembalakan hutan masih terjadi di mana-mana, tidak terkecuali dalam kawasan hutan lindung. Seperti yang terjadi di kawasan hutan lindung Gunung Lengkuas. Penelitian ini mengangkat suatu rumusan permasalahan yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembalakan hutan lindung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembalakan hutan lindung. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan melakukan peneltian lapangan untuk menggali informasi terkait pembalakan hutan lindung. Penelitian ini bermanfaat untuk setiap kalangan agar dapat memahami pentingnya menjaga, merawat kelestarian hutan dan ikut serta terlibat dalam pencegahan, pemberantasan perusakanhutan. Hasil dalam penelitian ini di temukan masalah tindak pidana kehutanan di kawasan hutan lindung. Namum dalam hal penyelesaian permasalahan yang terjadi tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana pihak penegak hukum menerapkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Oleh sebab itu dalam hal penegakan hukum, sebagaimana tujuaan peraturan perundangan itu di bentuk untuk menciptakan keadila, maka dalam hal Penegakan hukum di bidang kehutanan seharusnya menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan demikian maka hutan akan terlindungi dan akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Kata Kunci: Hutan Lindung, Perusakan, Penegakan Hukum
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
