TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAPBARANG MILIK KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
NIKEN, FEBRIANI SAFITRI
Marnia, Rani
Pery, Rehendra Sucipta
Marnia, Rani
Pery, Rehendra Sucipta
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2021-07-21 04:15:03
Abstract :
NIKEN FEBRIANI SAFITRI. NIM 150574201038. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP BARANG MILIK KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman sebagai pelaku usaha kepada konsumen serta bentuk ganti rugi oleh perusahaan jasa pengiriman TIKI, JNE, J&T dan SICEPAT menurut hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta mengenai keabsahan perjanjian baku antara perusahaan jasa pengiriman dengan konsumen yang didalam perjanjian baku tersebut termuat bentuk klausula baku yang berupa pengalihan tanggung jawab. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research yang mengkaji berbagai data dokumen terkait dengan penelitian. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa keabsahan perjanjian baku yang memuat klausula pengalihan tanggung jawab berakibat batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan jasa pengiriman TIKI,JNE, J&T dan SICEPAT sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian baku tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perjanjian Baku, Perusahaan Jasa Pengiriman, Konsume
NIKEN FEBRIANI SAFITRI. NIM 150574201038. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP BARANG MILIK KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman sebagai pelaku usaha kepada konsumen serta bentuk ganti rugi oleh perusahaan jasa pengiriman TIKI, JNE, J&T dan SICEPAT menurut hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta mengenai keabsahan perjanjian baku antara perusahaan jasa pengiriman dengan konsumen yang didalam perjanjian baku tersebut termuat bentuk klausula baku yang berupa pengalihan tanggung jawab. Dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research yang mengkaji berbagai data dokumen terkait dengan penelitian. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa keabsahan perjanjian baku yang memuat klausula pengalihan tanggung jawab berakibat batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan jasa pengiriman TIKI,JNE, J&T dan SICEPAT sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian baku tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Perjanjian Baku, Perusahaan Jasa Pengiriman, Konsume
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
