IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA DI KABUPATEN BINTAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
YUSNITA, YENI
Samin, Rumzi
Subiyakto, Rudi
Samin, Rumzi
Subiyakto, Rudi
Subject
320.6 Policy Making/Keputusan Politik
Datestamp
2024-08-21 02:05:33
Abstract :
Desa wisata telah menjadi salah satu sumber pendapatan lokal yang penting di Kabupaten Bintan. Namun, implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan masih menghadapi permasalahan baik secara faktual masalah maupun masalah teoritis oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen pemerintah dan data primer melalui wawancara langsung dengan informan yang kemudian dianalisis secara mendalam sesuai dengan temuan fenomena di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Wisata di Kabupaten Bintan sudah berjalan dengan efektif dan efisien, Beberapa hambatan dan tantangan dalam pengelolaan desa wisata kabupaten bintan seperti kekurangan sumber daya manusia infrastruktur yang kurang memadai keterbatasan anggaran dan konflik sosial. Implementasi Kebijakan Edward III dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan dalam implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata, Komunikasi yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kualitas layanan di desa wisata, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya, serta meningkatkan ketertarikan turis-turis datang ke desa. Selain itu, Sumber Daya yang terbagi sumber daya manusia dan sumber daya alam juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan. . Sikap dan Disposisi Pelaksana pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan dapat meningkatkan kualitas layanan dan serta memfasilitasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi budaya di sekitar Desa Wisata. Dan terakhir Struktur Birokrasi yang ideal memerlukan unsur-unsur seperti hierarki kebijakan yang jelas, peran pemerintah yang jelas, keterlibatan masyarakat, transparansi, dan keterkaitan antara instansi. Pemerintah perlu melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata. Dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi serta kesadaran dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal.
Desa wisata telah menjadi salah satu sumber pendapatan lokal yang penting di Kabupaten Bintan. Namun, implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan masih menghadapi permasalahan baik secara faktual masalah maupun masalah teoritis oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III dalam pengelolaan desa wisata di Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen pemerintah dan data primer melalui wawancara langsung dengan informan yang kemudian dianalisis secara mendalam sesuai dengan temuan fenomena di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Wisata di Kabupaten Bintan sudah berjalan dengan efektif dan efisien, Beberapa hambatan dan tantangan dalam pengelolaan desa wisata kabupaten bintan seperti kekurangan sumber daya manusia infrastruktur yang kurang memadai keterbatasan anggaran dan konflik sosial. Implementasi Kebijakan Edward III dalam Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan dalam implementasi kebijakan pengelolaan desa wisata, Komunikasi yang efektif dan efisien dapat membantu meningkatkan kualitas layanan di desa wisata, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya, serta meningkatkan ketertarikan turis-turis datang ke desa. Selain itu, Sumber Daya yang terbagi sumber daya manusia dan sumber daya alam juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman wisatawan. . Sikap dan Disposisi Pelaksana pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Bintan dapat meningkatkan kualitas layanan dan serta memfasilitasi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan konservasi budaya di sekitar Desa Wisata. Dan terakhir Struktur Birokrasi yang ideal memerlukan unsur-unsur seperti hierarki kebijakan yang jelas, peran pemerintah yang jelas, keterlibatan masyarakat, transparansi, dan keterkaitan antara instansi. Pemerintah perlu melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata. Dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi serta kesadaran dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal.
File :
YENI YUSNITA_2000017010_Magister Administrasi Publik - Cover.pdf
YENI YUSNITA_2000017010_Magister Administrasi Publik - Abstrak.pdf
YENI YUSNITA_2000017010_Magister Administrasi Publik - BAB I.pdf
YENI YUSNITA_2000017010_Magister Administrasi Publik - Daftar Pustaka.pdf
YENI YUSNITA_2000017010_Magister Administrasi Publik - Full Teks.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
