PERAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SONDA, SAFARIANSYAH JULIO
Pery, Rehendra Sucipta
Ayu, Efritadewi
Pery, Rehendra Sucipta
Ayu, Efritadewi
Subject
363.2 Police Service/Layanan Kepolisian
Datestamp
2021-07-21 05:01:00
Abstract :
Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya penyebaran berita bohong (hoax) yang menyebar dengan luas, bahkan banyak orang yang tidak bisa membedakan yang mana berita benar dan yang bohong. Penyebaran yang dilakukan tanpa dikoreksi oleh masyarakat, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi hoax-pun telah memecah belah publik. Perilaku penyimpangan itulah dapat menjadi suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat berdasarkan kehidupan atau ketertiban, serta dapat menimbulkan ketegangan diantara individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman yang berpotensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepolisian Resor Tanjungpinang telah melakukan upaya penal seperti penangkapan dengan memberi sanksi sesuai pasal 28 ayat 1 jo 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UndangUndang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dapat dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan upaya non penal, Kepolisian Resor Tanjungpinang telah melakukan pengawasan akun dan berita-berita negatif atau berita bohong (hoax), mematikan akun-akun yang terindikasi membuat atau menyebarkan berita bohong (hoax). melakukan sosialisasi mengenai bahaya berita bohong (hoax), melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Tanjungpinang, media (online ataupun konvensional), dan pihak Bank atau Lembaga Keuangan. Namun dalam upaya yang dilakukan terdapat hambatan pihak kepolisian antara lain kurangnya sarana dan prasarana, anggaran, kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan aparat penegak hukum. Kata kunci : Kepolisian, Penanggulangan, Berita Bohong (Hoax)
Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya penyebaran berita bohong (hoax) yang menyebar dengan luas, bahkan banyak orang yang tidak bisa membedakan yang mana berita benar dan yang bohong. Penyebaran yang dilakukan tanpa dikoreksi oleh masyarakat, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi hoax-pun telah memecah belah publik. Perilaku penyimpangan itulah dapat menjadi suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat berdasarkan kehidupan atau ketertiban, serta dapat menimbulkan ketegangan diantara individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman yang berpotensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepolisian Resor Tanjungpinang telah melakukan upaya penal seperti penangkapan dengan memberi sanksi sesuai pasal 28 ayat 1 jo 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UndangUndang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dapat dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan upaya non penal, Kepolisian Resor Tanjungpinang telah melakukan pengawasan akun dan berita-berita negatif atau berita bohong (hoax), mematikan akun-akun yang terindikasi membuat atau menyebarkan berita bohong (hoax). melakukan sosialisasi mengenai bahaya berita bohong (hoax), melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Tanjungpinang, media (online ataupun konvensional), dan pihak Bank atau Lembaga Keuangan. Namun dalam upaya yang dilakukan terdapat hambatan pihak kepolisian antara lain kurangnya sarana dan prasarana, anggaran, kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan aparat penegak hukum. Kata kunci : Kepolisian, Penanggulangan, Berita Bohong (Hoax)
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
