PERAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA TANJUNGPINANG DALAM MEMBUKA PELUANG KERJA BAGI DISABILITAS
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
HENDRI, GUNAWAN
Yudhanto, Satyagraha Adiputra
Handrizal, Handrizal
Yudhanto, Satyagraha Adiputra
Handrizal, Handrizal
Subject
331.124 Job Vacancies/Lowongan Kerja, Lapangan Pekerjaan
Datestamp
2021-07-22 05:57:00
Abstract :
Pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas, pada Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Oleh karena itu dengan kata yang mewajibkan untuk disabilitas mendapatkan pekerjaan dan hak yang sama, Pemerintah seharusnya memberikan peluang kerja itu bagi disabilitas, apalagi kuota yang diberikan untuk di pemerintahan cukup besar. Sehingga penelitian ini ingin melihat sudah sejauh mana peran pemerintah daerah dalam membuka peluang kerja bagi disabilitas di Kota Tanjungpinang. . Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan para pencari kerja baik itu disabilitas ataupun normal, sehingga para penyandang disabilitas mencari kerja dengan usaha mereka sendiri baik itu dari segi kemampuan ataupun bantuan dari Pemerintah Provinsi. Adapun faktor penghambatnya adalah karena mereka kalah bersaing dengan yang pada umumnya dan mereka terkendala di ijazah. Maka dapat disimpulkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro belum begitu banyak melakukan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017. Kata Kunci: Peran, Tenaga Kerja, Disabilitas
Pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas, pada Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Oleh karena itu dengan kata yang mewajibkan untuk disabilitas mendapatkan pekerjaan dan hak yang sama, Pemerintah seharusnya memberikan peluang kerja itu bagi disabilitas, apalagi kuota yang diberikan untuk di pemerintahan cukup besar. Sehingga penelitian ini ingin melihat sudah sejauh mana peran pemerintah daerah dalam membuka peluang kerja bagi disabilitas di Kota Tanjungpinang. . Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan penelitian bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan para pencari kerja baik itu disabilitas ataupun normal, sehingga para penyandang disabilitas mencari kerja dengan usaha mereka sendiri baik itu dari segi kemampuan ataupun bantuan dari Pemerintah Provinsi. Adapun faktor penghambatnya adalah karena mereka kalah bersaing dengan yang pada umumnya dan mereka terkendala di ijazah. Maka dapat disimpulkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro belum begitu banyak melakukan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017. Kata Kunci: Peran, Tenaga Kerja, Disabilitas
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
