PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2009 (Studi kasus : Dipelantar I, Pelantar II dan Pelantar III)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SABIRIN, SABIRIN
Yudhanto, Satyagraha Adiputra
Uly, Sophia
Yudhanto, Satyagraha Adiputra
Uly, Sophia
Subject
363.7288 Garbage Disposal/Permasalahan Pembuangan Sampah dan Limbah
Datestamp
2021-07-22 06:04:56
Abstract :
Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan. Salah satunya di negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 30 provinsi dan kurang lebih 500 kota/kabupaten. Negara yang hampir 70% nya merupakan daerah lautan, tetapi permasalahannya daerah laut yang dimiliki oleh indonesia sudah mulai tercemar oleh sampah. Tujuan dari penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran serta dapat membantu sebagai bahan informasi mengenai Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 (Studi Kasus : Dipelantar I, Pelantar Ii Dan Pelantar Iii). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. informan di dalam penelitian ini berjumlah 6 informan, pemilihan informan dengan tehnik purposive sampling. Dari hasil penelitian ditemui bagaimana Pemerintah sebagai Regulator yaitu sebagai penentu Kebijakan pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban pembuangan sampah di daerah Pelantar I, II dan III dengan hasil penelitian masih kurang. Pemerintah sebagai Dinamisator yaitu mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan karena penumpukan sampah di Pelantar I, II dan III karena minimya tempat pembuangan sampah dan jauhnya Tempat Pembuangan Akhir sampah dari daerah tersebut sebagai ketetapan untuk mengefesiengkan lahan selain itu, pengadaan fasilitas maupun perbaikan fasilitas yang ada di Pelantar I, II dan III kurang diperhatikan. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan tempat pembungan sampah serta pengangkutan sampah di Pelantar I, II dan III yaitu: Pemerintah sebagai penyedia lahan. perlunya penambahan lahan pembuangan sampah untuk membuang segala bentuk sampah dari pelantar I, II dan III. Pelayan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi TPA tetapi sangat jauh dengan daerah pelantar I, II dan III untuk itu perlunya pelayanan pemerintah untuk menyediakan lahan atau mengatasi kendala tersebut. Kata Kunci :Pengelolaan, Sampah, Pemerintah
Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai negara belahan dunia manapun, dengan titik perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan. Salah satunya di negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 30 provinsi dan kurang lebih 500 kota/kabupaten. Negara yang hampir 70% nya merupakan daerah lautan, tetapi permasalahannya daerah laut yang dimiliki oleh indonesia sudah mulai tercemar oleh sampah. Tujuan dari penelitian memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran serta dapat membantu sebagai bahan informasi mengenai Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 (Studi Kasus : Dipelantar I, Pelantar Ii Dan Pelantar Iii). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. informan di dalam penelitian ini berjumlah 6 informan, pemilihan informan dengan tehnik purposive sampling. Dari hasil penelitian ditemui bagaimana Pemerintah sebagai Regulator yaitu sebagai penentu Kebijakan pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban pembuangan sampah di daerah Pelantar I, II dan III dengan hasil penelitian masih kurang. Pemerintah sebagai Dinamisator yaitu mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan karena penumpukan sampah di Pelantar I, II dan III karena minimya tempat pembuangan sampah dan jauhnya Tempat Pembuangan Akhir sampah dari daerah tersebut sebagai ketetapan untuk mengefesiengkan lahan selain itu, pengadaan fasilitas maupun perbaikan fasilitas yang ada di Pelantar I, II dan III kurang diperhatikan. Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyediaan tempat pembungan sampah serta pengangkutan sampah di Pelantar I, II dan III yaitu: Pemerintah sebagai penyedia lahan. perlunya penambahan lahan pembuangan sampah untuk membuang segala bentuk sampah dari pelantar I, II dan III. Pelayan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memfasilitasi TPA tetapi sangat jauh dengan daerah pelantar I, II dan III untuk itu perlunya pelayanan pemerintah untuk menyediakan lahan atau mengatasi kendala tersebut. Kata Kunci :Pengelolaan, Sampah, Pemerintah
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
