Abstract :
ABSTRAK
Proses rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten
Tasikmalaya Selatan telah digagas sejak tahun 2009. Rencana pemekaran daerah
ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat dari 10 Kecamatan calon wilayah
Kabupaten Tasikmalaya selatan yang tergabung dalam Presidium Tasikmalaya
Selatan. Proses politik yang terus bergulir. Melibatkan aktor-aktor lain yang
terkait.mengikuti peraturan yang ada sejak diberlakukannya sistem desentralisasi
dan otonomi daerah di Indonesia yaitu UU No 23 tahun 2014 yang merupakan
produk hukum terbaru dari UU No 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
juga PP no 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Daerah yang menjadi acuan dalam proses rencana pembentukan
daerah otonomi baru Tasikmalaya selatan. Rencana pemekaran ini terhalang oleh
moratorium pemekaran daerah yang dilakukan di Indonesia. Pemekaran daerah
Kabupaten Tasikmalaya Selatan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Namun ditengah evaluasi tentang pemekaran daerah di Indonesia, rencana
pemekaran ini malah semakin kuat terdengar.
Penelitian ini menggunakan teori Relasi Kuasa dari Max Weber dan
Michel Foucault yang mana relasi kekuasaan terjadi dalam berbagai dimensi
kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan teori pemekaran
daerah untuk menjelaskan bagaimana daerah dapat menjadi daerah baru. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan
dengan metode wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Memilih
informan menggunakan Purposive Sampling dan Snowball Sampling yang di
validasi menggunakan triangulasi sumber, di mana peneliti akan membandingkan
dokumentasi dengan hasil wawancara.
Hasil dari penelitian ini yaitu adanya relasi kuasa dari para elit politik yang
terlibat dalam upaya pemekaran Tasikmalaya Selatan sehingga kepentingan?kepentingan masyarakat dan juga elit-elit poIltik atas ingin dibentuknya Kabupaten
Tasikmalaya Selatan saling berhubungan. Hubungan yang yang bersifat saling
menguntungkan bagi para elit politik yang terlibat dalam upaya pemekaran
Tasikmalaya Selatan sehingga upaya pemekaran Tasikmalaya Selatan di ranah
Kabupaten Tasikmalaya dapat diterima dan bahkan di dukung oleh berbagai pihak
dan elit politik. Meskipun demikian, tidak semua pihak setuju dengan adanya
pemekaran Tasikmalaya Selatan juga.
Kata Kunci : Proses Politik, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi,
Tasikmalaya Selatan.