Penyusunan Peta Proses Bisnis Utama dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan-Submit Jurnal
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Teknologi Kalimantan
Author
Fitri, Dyah Mutiara Annisa
Subject
T Technology (General)
Datestamp
2023-07-20 00:19:11
Abstract :
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan merupakan sebuah instansi pemerintahan yang memiliki tugas yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Diskominfo berpedoman pada dokumen peta proses bisnis dan SOP AP. Namun, kedua dokumen yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena adanya pembaharuan RENSTRA setiap lima tahun sekali. Di dalam dokumen RENSTRA terbaru yaitu tahun 2021-2026 terdapat perubahan struktur organisasi pada Diskominfo Balikpapan sehingga pelaksana kegiatan berubah. Menurut Perwali Balikpapan Nomor 14 Tahun 2021, LPSE tidak menjadi tugas pokok dari Diskominfo lagi. Terdapat perubahan nomenklatur yang pada awalnya hanya program dan kegiatan, menjadi program, kegiatan dan subkegiatan. Selain itu terdapat kegiatan yang belum terdokumentasi pada peta proses bisnis dan SOP AP. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta proses bisnis berdasarkan PERMENPAN RB RI Nomor 19 Tahun 2018 dan dokumen SOP AP berdasarkan PERMENPAN RB RI Nomor 35 Tahun 2012. Penelitian dilakukan berfokus pada proses utama. Alur penelitian diawali dengan persiapan dan perencanaan pemetaan proses bisnis yang dilakukan dengan menelaah RENSTRA 2021-2026 dan tugas pokok dan fungsi dalam Perwali 1 Tahun 2022 menghasilkan 5 kegiatan dan 95 kebutuhan prosedur kegiatan. Lalu hasil telaah dikonfirmasikan dan dikelompokkan. Kemudian dilakukan evaluasi proses bisnis dan SOP AP. Diperoleh 29 proses bisnis dan 62 SOP AP yang dievaluasi. Evaluasi proses bisnis dilakukan dengan dua teknik yaitu value-added analysis dan flow analysis. Evaluasi SOP AP dilakukan berdasarkan Permenpan RB RI No. 35 Tahun 2012. Selanjutnya dilakukan penilaian kebutuhan SOP AP terhadap 95 kebutuhan prosedur kegiatan. Kemudian dilakukan pengembangan peta proses bisnis sebanyak 95 proses, 50 proses Bidang Informasi dan Komunikasi dan 45 proses Bidang e-Government. Lalu dilanjutkan ke tahap verifikasi peta proses bisnis, pengembangan SOP AP dan verifikasi SOP AP. Setelah diverifikasi dilanjutkan ke tahap penyerahan Dokumen Peta Proses Bisnis dan SOP AP.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan merupakan sebuah instansi pemerintahan yang memiliki tugas yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya, Diskominfo berpedoman pada dokumen peta proses bisnis dan SOP AP. Namun, kedua dokumen yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena adanya pembaharuan RENSTRA setiap lima tahun sekali. Di dalam dokumen RENSTRA terbaru yaitu tahun 2021-2026 terdapat perubahan struktur organisasi pada Diskominfo Balikpapan sehingga pelaksana kegiatan berubah. Menurut Perwali Balikpapan Nomor 14 Tahun 2021, LPSE tidak menjadi tugas pokok dari Diskominfo lagi. Terdapat perubahan nomenklatur yang pada awalnya hanya program dan kegiatan, menjadi program, kegiatan dan subkegiatan. Selain itu terdapat kegiatan yang belum terdokumentasi pada peta proses bisnis dan SOP AP. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun peta proses bisnis berdasarkan PERMENPAN RB RI Nomor 19 Tahun 2018 dan dokumen SOP AP berdasarkan PERMENPAN RB RI Nomor 35 Tahun 2012. Penelitian dilakukan berfokus pada proses utama. Alur penelitian diawali dengan persiapan dan perencanaan pemetaan proses bisnis yang dilakukan dengan menelaah RENSTRA 2021-2026 dan tugas pokok dan fungsi dalam Perwali 1 Tahun 2022 menghasilkan 5 kegiatan dan 95 kebutuhan prosedur kegiatan. Lalu hasil telaah dikonfirmasikan dan dikelompokkan. Kemudian dilakukan evaluasi proses bisnis dan SOP AP. Diperoleh 29 proses bisnis dan 62 SOP AP yang dievaluasi. Evaluasi proses bisnis dilakukan dengan dua teknik yaitu value-added analysis dan flow analysis. Evaluasi SOP AP dilakukan berdasarkan Permenpan RB RI No. 35 Tahun 2012. Selanjutnya dilakukan penilaian kebutuhan SOP AP terhadap 95 kebutuhan prosedur kegiatan. Kemudian dilakukan pengembangan peta proses bisnis sebanyak 95 proses, 50 proses Bidang Informasi dan Komunikasi dan 45 proses Bidang e-Government. Lalu dilanjutkan ke tahap verifikasi peta proses bisnis, pengembangan SOP AP dan verifikasi SOP AP. Setelah diverifikasi dilanjutkan ke tahap penyerahan Dokumen Peta Proses Bisnis dan SOP AP.
File :
10181019_cover.pdf
10181019_statement_of_authenticity.pdf
10181019_chapter_1.pdf
10181019_chapter_2.pdf
10181019_chapter_3.pdf
10181019_chapter_4.pdf
10181019_conclusions.pdf
10181019_bibliography.pdf
10181019_enclosure.pdf
10181019_paper.pdf
10181019_presentation.pdf
10181019_Form. TA-020.pdf
10181019_publishing_agreement.pdf
10181019_approval_sheet.pdf
10181019_preface.pdf
10181019_abstract_id.pdf
10181019_abstract_en.pdf
10181019_table_of_content.pdf
10181019_illustrations.pdf
10181019_tables.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
