“STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA
BALIKPAPAN BERDASARKAN TIPOLOGI KAWASANNYAâ€
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Teknologi Kalimantan
Author
Akbar, Muhammad Adtzar
Subject
TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Datestamp
2021-07-09 03:47:49
Abstract :
Permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan terutama di kawasan perkotaan, permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik pada kondisi fisik lingkungan maupun kondisi non-fisik. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-667/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan diketahui bahwa ada 12 kelurahan yang menjadi prioritas penanganan permukiman. Pada kawasan seluas 282 Ha tersebut terdapat 7103 unit dengan kepadatan bangunan rata ? rata 36 unit/Ha. Ketidaksiapan kota menghadapi pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasanya pelayanan dasar perkotaan, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Balikpapan sejumlah 636.012 jiwa dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga 50% untuk 10 tahun yang akan datang, untuk itu perlu dilakukannya upaya penanganan dan pencegahan terhadap permukiman kumuh tersebut. Untuk menentukan strategi yang tepat untuk diterapkan, dilakukan dalam beberapa tahap analisis seperti menentukan faktor penyebab munculnya permukiman kumuh tersebut, faktor tersebut adalah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat migrasi, kesadaran lingkungan, kualitas sarpras permukiman, akses terhadap lokasi kerja, legalitas, ketersediaan lahan, dan komitmen pemerintah. Kemudian dilakukan perhitungan tingkat kekumuhan pada kawasan yang terdelineasi dengan mengacu pada muatan yang terkandung dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 2 tahun 2016, didapatkan hasil bahwa tingkat kekumuhan pada kawasan terdelineasi merupakan kawasan kumuh ringan dengan status ilegal, namun pada Kelurahan Margomulyo teridentifikasi sebagai kawasan tidak kumuh dengan kondisi lahan legal. Apabila dilihat permasalahan yang dihadapi masing ? masing kelurahan yang terdelineasi, maka pola penanganan yang tepat adalah peremajaan bangunan gedung, peningkatan dan pencegahan pada infrastruktur, serta melakukan sosialisasi edukasi dan pelatihan untuk menciptakan masyarakat berswadaya.
Permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan terutama di kawasan perkotaan, permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik pada kondisi fisik lingkungan maupun kondisi non-fisik. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-667/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan diketahui bahwa ada 12 kelurahan yang menjadi prioritas penanganan permukiman. Pada kawasan seluas 282 Ha tersebut terdapat 7103 unit dengan kepadatan bangunan rata ? rata 36 unit/Ha. Ketidaksiapan kota menghadapi pertumbuhan penduduk berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasanya pelayanan dasar perkotaan, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Balikpapan sejumlah 636.012 jiwa dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga 50% untuk 10 tahun yang akan datang, untuk itu perlu dilakukannya upaya penanganan dan pencegahan terhadap permukiman kumuh tersebut. Untuk menentukan strategi yang tepat untuk diterapkan, dilakukan dalam beberapa tahap analisis seperti menentukan faktor penyebab munculnya permukiman kumuh tersebut, faktor tersebut adalah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat migrasi, kesadaran lingkungan, kualitas sarpras permukiman, akses terhadap lokasi kerja, legalitas, ketersediaan lahan, dan komitmen pemerintah. Kemudian dilakukan perhitungan tingkat kekumuhan pada kawasan yang terdelineasi dengan mengacu pada muatan yang terkandung dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 2 tahun 2016, didapatkan hasil bahwa tingkat kekumuhan pada kawasan terdelineasi merupakan kawasan kumuh ringan dengan status ilegal, namun pada Kelurahan Margomulyo teridentifikasi sebagai kawasan tidak kumuh dengan kondisi lahan legal. Apabila dilihat permasalahan yang dihadapi masing ? masing kelurahan yang terdelineasi, maka pola penanganan yang tepat adalah peremajaan bangunan gedung, peningkatan dan pencegahan pada infrastruktur, serta melakukan sosialisasi edukasi dan pelatihan untuk menciptakan masyarakat berswadaya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
