ARAHAN PENGEMBANGAN HUNIAN VERTIKAL KOTA
BALIKPAPAN BERDASARKAN FAKTOR PRIORITAS PREFERENSI
PEMERINTAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Institut Teknologi Kalimantan
Author
Assidiq, Prayudi Brillian
Subject
TH Building construction
Datestamp
2021-11-16 07:32:11
Abstract :
Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Balikpapan diproyeksikan mencapai 833.761 jiwa pada tahun 2032. Pada tahun 2014 angka kebutuhan hunian di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 239.964 unit hunian. Penghuni rumah susun di Kota Balikpapan hanya sebesar 75% dari total 595 unit hunian. Adanya tumpang tindih kebijakan antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah susun tidak relevan lagi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan hunian vertikal berdasarkan faktor prioritas preferensi pemerintah. Dalam mencapai tujuan tersebut, dilakukan analisis Delphi dalam mengkonfirmasi variabel yang mempengaruhi perkembangan hunian vertikal berdasarkan preferensi 4 stakeholder pemerintahan antara lain Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Unit Pelaksana Teknis Rusunawa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan, dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Didapatkan 11 faktor dan 40 variabel yang terkonfirmasi mempengaruhi perkembangan hunian vertikal di Kota Balikpapan. Hasil dari analisis Delphi digunakan sebagai data input dalam analisis Analytical Hierarchy Procecss (AHP). Analisis AHP digunakan untuk menentukan variabel pengembangan berdasarkan nilai matriks perbandingan. Didapatkan 3 variabel prioritas antara lain variabel jaringan air bersih, kesesuaian penggunaan lahan, dan sistem sewa. Hasil dari analisis AHP digunakan sebagai dasar perumusan arahan pengembangan menggunakan analisis triangulasi. Sumber informasi yang digunakan antara lain hasil analisis AHP, wawancara stakeholder, dan kebijakan pemerintah daerah sehingga mendapatkan 8 arahan pengembangan hunian vertikal antara lain melakukan kerjasama dengan PDAM, membuat sumur bor dengan kedalaman > 50m, peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, peninjauan kembali peraturan daerah tentang rumah susun, peninjauan kembali SOP pengajuan perizinan, evaluasi penetapan tarif sewa rusunawa, mengatur sistem sewa unit hunian non rusunawa, pengusulan peraturan daerah hunian vertikal non rusunawa.
Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Balikpapan diproyeksikan mencapai 833.761 jiwa pada tahun 2032. Pada tahun 2014 angka kebutuhan hunian di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 239.964 unit hunian. Penghuni rumah susun di Kota Balikpapan hanya sebesar 75% dari total 595 unit hunian. Adanya tumpang tindih kebijakan antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah susun tidak relevan lagi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan pengembangan hunian vertikal berdasarkan faktor prioritas preferensi pemerintah. Dalam mencapai tujuan tersebut, dilakukan analisis Delphi dalam mengkonfirmasi variabel yang mempengaruhi perkembangan hunian vertikal berdasarkan preferensi 4 stakeholder pemerintahan antara lain Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Unit Pelaksana Teknis Rusunawa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan, dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Didapatkan 11 faktor dan 40 variabel yang terkonfirmasi mempengaruhi perkembangan hunian vertikal di Kota Balikpapan. Hasil dari analisis Delphi digunakan sebagai data input dalam analisis Analytical Hierarchy Procecss (AHP). Analisis AHP digunakan untuk menentukan variabel pengembangan berdasarkan nilai matriks perbandingan. Didapatkan 3 variabel prioritas antara lain variabel jaringan air bersih, kesesuaian penggunaan lahan, dan sistem sewa. Hasil dari analisis AHP digunakan sebagai dasar perumusan arahan pengembangan menggunakan analisis triangulasi. Sumber informasi yang digunakan antara lain hasil analisis AHP, wawancara stakeholder, dan kebijakan pemerintah daerah sehingga mendapatkan 8 arahan pengembangan hunian vertikal antara lain melakukan kerjasama dengan PDAM, membuat sumur bor dengan kedalaman > 50m, peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, peninjauan kembali peraturan daerah tentang rumah susun, peninjauan kembali SOP pengajuan perizinan, evaluasi penetapan tarif sewa rusunawa, mengatur sistem sewa unit hunian non rusunawa, pengusulan peraturan daerah hunian vertikal non rusunawa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
