Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Agung Podomoro
Author
Ningrum, Elita Tirta Tri
Subject
Business Law
Datestamp
2020-10-05 01:44:44
Abstract :
Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dilakukan oleh pengusaha seringkali dipermasalahkan keabsahannya oleh pekerja yang terkena PHK. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat sejumlah pasal yang mengatur PHK dan juga hak serta kewajiban pengusaha maupun pekerja bila terjadi PHK. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang menjadi bahan utama dalam menganalisis kasus menunjukkan bahwa putusan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana alasan dilakukannya PHK adalah dalam rangka efisiensi usaha.
Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dilakukan oleh pengusaha seringkali dipermasalahkan keabsahannya oleh pekerja yang terkena PHK. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat sejumlah pasal yang mengatur PHK dan juga hak serta kewajiban pengusaha maupun pekerja bila terjadi PHK. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang menjadi bahan utama dalam menganalisis kasus menunjukkan bahwa putusan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dimana alasan dilakukannya PHK adalah dalam rangka efisiensi usaha.
File :
1. Cover-Skripsi-41150010.pdf
2. Bebas Plagiat-Skripsi-41150010_watermark.pdf
11. Bab 4-Skripsi-41150010_watermark.pdf
12. Bab 5-Skripsi-41150010_watermark.pdf
13. Daftar Pustaka-Skripsi-41150010_watermark.pdf
14. Lampiran-Skripsi-41150010_watermark.pdf
3. Halaman Pengesahan-Skripsi-41150010_watermark.pdf
4. Kata Pengantar-Skripsi-41150010_watermark.pdf
5. Persetujuan Publikasi-Skripsi-41150010_watermark.pdf
6. Abstrak-Skripsi-41150010_watermark.pdf
7. Daftar Isi-Skripsi-41150010_watermark.pdf
8. Bab 1-Skripsi-41150010_watermark.pdf
9. Bab 2-Skripsi-41150010_watermark.pdf
10. Bab 3-Skripsi-41150010_watermark.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
