ANALISIS POLITIK EKOLOGI DALAM PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENGANGKUTAN BATUBARA MELALUI JALAN
UMUM
(STUDI ATAS DAMPAK SOSIAL LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI MUSI KECAMATAN MUARA BELIDA KABUPATEN MUARA
ENI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
Sari, Ratna
Subject
Ilmu Politik
Datestamp
2021-09-13 03:48:00
Abstract :
Penelitian ini akan meneliti tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batu bara melalui jalan umum, semua kegiatan pengangkutan batu bara menggunakan jalan umum di darat dilarang, dan kebijakan tersebut di dukung oleh Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Muara Enim yang selama ini terganggu dengan angkutan batu bara melalui jalan umum. Akan tetapi dengan adanya pencabutan peraturan mengubah pengangkutan menggunakan jalur sungai, sehingga perubahan ini berdampak kepada masyarakat daerah aliran sungai musi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan peran aktor politik ekologi dalam pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 dan Untuk mengetahui dampak sosial lingkungan akibat pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 yang ada di Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Teori yang digunakan adalah teori politik ekologi Lamont C. Hempel. Metode yang di gunakan adalah kualitatif dan pendekatan deksriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa pihak yang mengalami dampak sosial lingkungan akibat pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa lampiran dan poto serta dokumen. Pengumpulan data dalam ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa dalam analisis politik ekologi terdapat dua peran aktor langsung dan juga aktor tidak langsung, semenjak adanya pencabutan peraturan menimbulkan dampak sosial lingkungan, dampak lingkungan yang meliputi pencemaran air, sungai dan udara, sedangkan dampak sosial yang meliputi mengurangi pendapatan masyarakat ,terancamnya kesehatan masyarakat yang merugikan masyarakat.
Penelitian ini akan meneliti tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batu bara melalui jalan umum, semua kegiatan pengangkutan batu bara menggunakan jalan umum di darat dilarang, dan kebijakan tersebut di dukung oleh Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Muara Enim yang selama ini terganggu dengan angkutan batu bara melalui jalan umum. Akan tetapi dengan adanya pencabutan peraturan mengubah pengangkutan menggunakan jalur sungai, sehingga perubahan ini berdampak kepada masyarakat daerah aliran sungai musi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan peran aktor politik ekologi dalam pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 dan Untuk mengetahui dampak sosial lingkungan akibat pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 yang ada di Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Teori yang digunakan adalah teori politik ekologi Lamont C. Hempel. Metode yang di gunakan adalah kualitatif dan pendekatan deksriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa pihak yang mengalami dampak sosial lingkungan akibat pencabutan peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa lampiran dan poto serta dokumen. Pengumpulan data dalam ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa dalam analisis politik ekologi terdapat dua peran aktor langsung dan juga aktor tidak langsung, semenjak adanya pencabutan peraturan menimbulkan dampak sosial lingkungan, dampak lingkungan yang meliputi pencemaran air, sungai dan udara, sedangkan dampak sosial yang meliputi mengurangi pendapatan masyarakat ,terancamnya kesehatan masyarakat yang merugikan masyarakat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
