TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NO.1120/Pid.Sus/2018.PN.PLG
DALAM KASUS UJARAN KEBENIAN MELALUI SOSIAL MEDIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
WAHYUDI, DICKY
Subject
Datestamp
2021-09-13 04:33:55
Abstract :
Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Kemudian dijabarkan dalam sub masalah yaitu (1) Apakah dasar hukum pertimbangan hakim sehingga memutuskan perkara Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN.Plg dengan hukuman selama enam bulan ? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaku Tindak Pidana ujaran kebencian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pustaka (Library research) yang pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang mengalami kasus tertentu dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini terletak pada Surat Putusan Pengadilan Negeri Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana ujaran kebencian (Studi Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN.Plg kasus Feri Kurniawan) harus ditanggung oleh terdakwah menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatanya berupa pidana kurungan terhadap terdakwah selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas hari). Menerapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhya dari pidana yang dijatuhkan. Perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan dan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban yang di atur dalam pasal 45 ayat (1) dan (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasar pada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Namun putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dalam kasus ini terkesan singkat sehingga putusan tersebut dianggap tidak memuaskan rasa keadilan terdahap korban. Penelitian ini menunjukan bahwa sanksi bagi pelaku ujaran kebencian yang dilakukan dalam media sosial sangta penting dalam penerapannya agar dapat menjadi acuan bagi pengguna media sosial untuk dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Kata kunci : Ujaran Kebencian, Media sosial, dan Surat Putusan Nomor 1120/Pid.sus/PN.Plg
Pokok permasalahan yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu, bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Kemudian dijabarkan dalam sub masalah yaitu (1) Apakah dasar hukum pertimbangan hakim sehingga memutuskan perkara Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN.Plg dengan hukuman selama enam bulan ? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian ? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaku Tindak Pidana ujaran kebencian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pustaka (Library research) yang pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang mengalami kasus tertentu dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini terletak pada Surat Putusan Pengadilan Negeri Palembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana ujaran kebencian (Studi Putusan Nomor 1120/Pid.Sus/2018/PN.Plg kasus Feri Kurniawan) harus ditanggung oleh terdakwah menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatanya berupa pidana kurungan terhadap terdakwah selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas hari). Menerapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhya dari pidana yang dijatuhkan. Perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan dan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban yang di atur dalam pasal 45 ayat (1) dan (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasar pada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Namun putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dalam kasus ini terkesan singkat sehingga putusan tersebut dianggap tidak memuaskan rasa keadilan terdahap korban. Penelitian ini menunjukan bahwa sanksi bagi pelaku ujaran kebencian yang dilakukan dalam media sosial sangta penting dalam penerapannya agar dapat menjadi acuan bagi pengguna media sosial untuk dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Kata kunci : Ujaran Kebencian, Media sosial, dan Surat Putusan Nomor 1120/Pid.sus/PN.Plg
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
