TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI BAGI
PELAKU TERORISME DI INDONESIA MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TINDAK
PIDANA TERORISME
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
Muhammad Iqbal, Agung
Subject
Datestamp
2021-09-13 04:36:42
Abstract :
Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Terorisme Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Terorisme yg dikenal dengan istilah Al-irhab yang bisa dipahami berarti menimbulkan atau menyebabkan rasa takut, sedangakn dalanm kamus besar bahasa Indonesia adalah puncak arti kekerasan. Terorisme sebagai kejahatan yang sifatnya mengganggu stabilitas negara dan ketertipan umum, suatu kejatahan secara terang-terangan dengan cara tindak kekerasan. Dua hal yang dianggap sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Kedua, bagaimana tinjaun fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Tujuan penelitian untuk mengetahui sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme dan mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan untuk memproleh data, seperti al-Qur?an, al-hadits, Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa, majalah, makalah-makalah ilmiah dan data lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa adapun sanksi tindak pidana teroisme menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Dan dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut sebagai organisasi terorisme, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam fiqh jinayah yaitu berupa jarimah hirabah dengan hukuman mati atau disalip dengan cara dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan dari tempat tinggalnya.
Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Terorisme Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Terorisme yg dikenal dengan istilah Al-irhab yang bisa dipahami berarti menimbulkan atau menyebabkan rasa takut, sedangakn dalanm kamus besar bahasa Indonesia adalah puncak arti kekerasan. Terorisme sebagai kejahatan yang sifatnya mengganggu stabilitas negara dan ketertipan umum, suatu kejatahan secara terang-terangan dengan cara tindak kekerasan. Dua hal yang dianggap sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Kedua, bagaimana tinjaun fiqh jinayah terhadap sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Tujuan penelitian untuk mengetahui sanksi bagi pelaku terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme dan mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi terorisme menurut undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan untuk memproleh data, seperti al-Qur?an, al-hadits, Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer berupa, majalah, makalah-makalah ilmiah dan data lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa adapun sanksi tindak pidana teroisme menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Dan dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut sebagai organisasi terorisme, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan dalam fiqh jinayah yaitu berupa jarimah hirabah dengan hukuman mati atau disalip dengan cara dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diasingkan dari tempat tinggalnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
