PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU USAHA
YANG PAILIT ATAS DANA NASABAH UMROH
MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
ELIZA, NOVA
Subject
Hukum (Umum)
Datestamp
2021-09-13 06:12:51
Abstract :
Skripsi ini berjudul ?Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pailit Atas Dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?. Salah satu rukun Islam yang memerlukan banyak variabel pendukung adalah ibadah haji dan umroh yang dinilai oleh para pelaku usaha sebagai lahan usaha yang prospektif. Realitas pergaulan hidup antar manusia tidak lepas dari adanya permasalahan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Diantara kasus yang melibatkan biro perjalanan haji dan umroh adalah PT Abu Toursyang mengalami kepailitan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pailit atas Dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Positif dan hukum Islam? (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pailit atas Dana Nasabah Umroh menurut Hukum Positif Hukum Islam? Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian library research dengan pendekatan hokum normatif. Sumber Hukum Primer diambil dari Undang-Undang Repubulik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab secara pribadi atas pengembalian dana nasabah umroh, kecuali jika kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian pelaku usaha dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian yang timbul akibat kepailitan. Sedangkan hukum Islam menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah umroh. Hukum Islam memberikan kelonggaran waktu atau memberikan penangguhan penagihan utang terhadap orang yang sedang kesulitan sampai yang bersangkutan tersebut berkelapangan atau telah mampu untuk melunasi kewajiban membayar utangnya
Skripsi ini berjudul ?Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pailit Atas Dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?. Salah satu rukun Islam yang memerlukan banyak variabel pendukung adalah ibadah haji dan umroh yang dinilai oleh para pelaku usaha sebagai lahan usaha yang prospektif. Realitas pergaulan hidup antar manusia tidak lepas dari adanya permasalahan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Diantara kasus yang melibatkan biro perjalanan haji dan umroh adalah PT Abu Toursyang mengalami kepailitan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pailit atas Dana Nasabah Umroh Menurut Hukum Positif dan hukum Islam? (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha yang Pailit atas Dana Nasabah Umroh menurut Hukum Positif Hukum Islam? Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian library research dengan pendekatan hokum normatif. Sumber Hukum Primer diambil dari Undang-Undang Repubulik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Pelaku usaha tidak bertanggung jawab secara pribadi atas pengembalian dana nasabah umroh, kecuali jika kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian pelaku usaha dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian yang timbul akibat kepailitan. Sedangkan hukum Islam menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah umroh. Hukum Islam memberikan kelonggaran waktu atau memberikan penangguhan penagihan utang terhadap orang yang sedang kesulitan sampai yang bersangkutan tersebut berkelapangan atau telah mampu untuk melunasi kewajiban membayar utangnya
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
