GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT KURIPAN TIGA DIHAJI
OKU SELATAN DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI
NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
NIA PERMATA SARI, MOUDY
Subject
300 Ilmu Sosial (Umum)
Datestamp
2021-09-13 06:59:36
Abstract :
Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn gadai sah dilakukan apabila memenuhi rukun dalam gadai yaitu, Akad ijab dan Kabul, Aqid, Barang yang dijadikan jaminan. Dan transaksi gadai tidak melanggar peraturan-peraturan yang di tulis dalam Hukum dan Agama. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan orang yang melakukan gadai tersebut rata-rata sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan uang dengan cara yang cepat, dan para pelaku gadai itu sendiri banyak yang belum mengetahui sistem gadai yang benar, karena itu skripsi ini mengambil permasalahan yaitu; Bagaimana Sistem Gadai Sawah Pada Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan? Bagaimana Telaah Fatwa MUI Atas Sistem Gadai Sawah Pada Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan didukung data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapat Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan Terhadap Sitem Gadai pada Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan yaitu gadai pada desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan sudah memenuhi rukun dan syarat gadai terdapat dalam Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN?MUI/III/20002 Tentang Rahn dan KUH Perdata, akan tetapi pada akad perjanjian terdapat masalah yaitu pada pelaksanaannya hasil dari barang gadaian tersebut dimanfaatkan dan seharusnya milik rahin tetapi beralih ke murtahin, yang seharusnya barang gadaian itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai (murtahin). Kejadian ini tidak sesuai atau melanggar peraturan dari hukum Positif yaitu KUH Perdata dan Hukum Islam yaitu Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/20002 Tentang Rahn. Dari berbagai masalah yang ada gadai pada masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan boleh dilakukan karena gadai banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia, yaitu membantu sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan.
Ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn gadai sah dilakukan apabila memenuhi rukun dalam gadai yaitu, Akad ijab dan Kabul, Aqid, Barang yang dijadikan jaminan. Dan transaksi gadai tidak melanggar peraturan-peraturan yang di tulis dalam Hukum dan Agama. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan orang yang melakukan gadai tersebut rata-rata sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan uang dengan cara yang cepat, dan para pelaku gadai itu sendiri banyak yang belum mengetahui sistem gadai yang benar, karena itu skripsi ini mengambil permasalahan yaitu; Bagaimana Sistem Gadai Sawah Pada Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan? Bagaimana Telaah Fatwa MUI Atas Sistem Gadai Sawah Pada Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan didukung data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapat Masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan Terhadap Sitem Gadai pada Desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan yaitu gadai pada desa Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan sudah memenuhi rukun dan syarat gadai terdapat dalam Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN?MUI/III/20002 Tentang Rahn dan KUH Perdata, akan tetapi pada akad perjanjian terdapat masalah yaitu pada pelaksanaannya hasil dari barang gadaian tersebut dimanfaatkan dan seharusnya milik rahin tetapi beralih ke murtahin, yang seharusnya barang gadaian itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemegang gadai (murtahin). Kejadian ini tidak sesuai atau melanggar peraturan dari hukum Positif yaitu KUH Perdata dan Hukum Islam yaitu Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/20002 Tentang Rahn. Dari berbagai masalah yang ada gadai pada masyarakat Kuripan Tiga Dihaji OKU Selatan boleh dilakukan karena gadai banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia, yaitu membantu sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
