SANKSI BAGI TINDAK PIDANA PEDOFILIA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM.[SKRIPSI]
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
SARAH, SARAH
Subject
Datestamp
2017-07-18 01:39:48
Abstract :
Penelitian ini berjudul SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Masalah ini diangkat dari maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pedofilia semakin terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sanksi bagi pedofilia sudah di atur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam ada yang mengkategorikan Pedofilia dalam perbuatan pemerkosaan dan diancam hudud dan ada juga yang mengkategorikan apabila hanya sebatas pelecehan seksual hukumannya Ta?zir. Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum studi kepustakaan (library research), metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis komparatif. Data yang digunakan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik dari hukum positif maupun hukum pidana Islam. Sanksi pidana bagi pedofilia ini telah diatur secara khusus menurut Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak berupa pidana penjara, pidana mati, pidana seumur hidup, pidana denda, pidana tambahan 1/3 dari pidana penjara, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan alat pendeteksi elektronik. Dalam kasus tindak pidana Islam, sanksi bagi pelaku pedofilia heteroseksual adalah hudud zina dan sanksi bagi pedofilia homoseksual adalah dibunuh, apabila persyaratan saksi dari sanksi bagi pedofilia heteroseksual dan pedofilia homoseksual tidak terpenuhi, sanksi yang dijatuhkan adalah ta?zir. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa yang membedakan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam memberikan sanksi bagi pelaku Pedofilia ialah jenis sanksi dan pelaksanaannya yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan, tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing.
Penelitian ini berjudul SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Masalah ini diangkat dari maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pedofilia semakin terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sanksi bagi pedofilia sudah di atur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam ada yang mengkategorikan Pedofilia dalam perbuatan pemerkosaan dan diancam hudud dan ada juga yang mengkategorikan apabila hanya sebatas pelecehan seksual hukumannya Ta?zir. Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum studi kepustakaan (library research), metode yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis komparatif. Data yang digunakan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik dari hukum positif maupun hukum pidana Islam. Sanksi pidana bagi pedofilia ini telah diatur secara khusus menurut Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak berupa pidana penjara, pidana mati, pidana seumur hidup, pidana denda, pidana tambahan 1/3 dari pidana penjara, pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan alat pendeteksi elektronik. Dalam kasus tindak pidana Islam, sanksi bagi pelaku pedofilia heteroseksual adalah hudud zina dan sanksi bagi pedofilia homoseksual adalah dibunuh, apabila persyaratan saksi dari sanksi bagi pedofilia heteroseksual dan pedofilia homoseksual tidak terpenuhi, sanksi yang dijatuhkan adalah ta?zir. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa yang membedakan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam memberikan sanksi bagi pelaku Pedofilia ialah jenis sanksi dan pelaksanaannya yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan, tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
