PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN PADA TRANSAKSI
E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
RAHAYU, SRI
Subject
300 Ilmu Sosial (Umum)
Datestamp
2021-09-14 01:10:36
Abstract :
Penelitian ini berjudul Pengaturan Pajak Penghasilan Pada Transaksi E -Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan latar belakang masalah Pajak ialah salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat besar, penerimaan yang berasal dari sektor pajaklah yang digunakan untuk membiayai sebagian besar operasional pemerintah salah satunya pajak E-Commerce. Menjual barang melalui internet tidak lagi hemat bagi pengusaha, mereka harus berfikir ulang untuk mencari keuntungan setelah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce dan PMK No.210/PMK.010/2018 tentang E-Commerce. Permasalahannya Pengaturan Pajak Penghasilan pada Transaksi E-Commerce masih banyak yang belum mengetahui peraturannya, selain itu yang menjadi permasalahannya Pemerintah menarik kembali PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang e-commerce, karna begitu banyaknya simpang siur dan kerap disalah artikan masyarakat dan pelaku usaha karena mengira pemerintah membebankan pajak baru bagi pelaku e-commerce. Adapun yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah Bagaimana Pengaturan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi E-Commerce dan Bagaimana Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Pajak Penghasilan Pada Transaksi E-Commerce. Penelitian menggunakan metode kualitatif Research (Library Research) yaitu penulis, mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, seperti buku, jurnal, ilmiah, website, dan lain-lain. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa Pengaturan Pajak Penghasilan pada Transaksi E-commerce yaitu setara dengan peraturan UMKM yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Menurut Hukum Ekonomi Syariah xv Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce menurut para ulama dan ekonom Islam ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu
Penelitian ini berjudul Pengaturan Pajak Penghasilan Pada Transaksi E -Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan latar belakang masalah Pajak ialah salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat besar, penerimaan yang berasal dari sektor pajaklah yang digunakan untuk membiayai sebagian besar operasional pemerintah salah satunya pajak E-Commerce. Menjual barang melalui internet tidak lagi hemat bagi pengusaha, mereka harus berfikir ulang untuk mencari keuntungan setelah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce dan PMK No.210/PMK.010/2018 tentang E-Commerce. Permasalahannya Pengaturan Pajak Penghasilan pada Transaksi E-Commerce masih banyak yang belum mengetahui peraturannya, selain itu yang menjadi permasalahannya Pemerintah menarik kembali PMK No. 210/PMK.010/2018 tentang e-commerce, karna begitu banyaknya simpang siur dan kerap disalah artikan masyarakat dan pelaku usaha karena mengira pemerintah membebankan pajak baru bagi pelaku e-commerce. Adapun yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah Bagaimana Pengaturan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi E-Commerce dan Bagaimana Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Pajak Penghasilan Pada Transaksi E-Commerce. Penelitian menggunakan metode kualitatif Research (Library Research) yaitu penulis, mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, seperti buku, jurnal, ilmiah, website, dan lain-lain. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa Pengaturan Pajak Penghasilan pada Transaksi E-commerce yaitu setara dengan peraturan UMKM yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Menurut Hukum Ekonomi Syariah xv Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce menurut para ulama dan ekonom Islam ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
