TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT
UNDANG UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
SITI RAHAYU, PUTRI
Subject
Hukum (Umum)
Datestamp
2021-09-14 01:11:26
Abstract :
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul ?Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis? Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, untuk itu penulis ingin mengetahui permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari?ah terhadap penyelesaian sengketa merek dan indikasi geografis ?Penelitian ini menggunakan metode library researt atau penelitian perpustakaan yaitu suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari Undang-undang Dasar, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku-buku hukum, jurnal, makalah dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan prosedur penyelesian sengketa merek. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur penyelesaian sengketa merek dapat di selesaikan dengan 2 jalur yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa merek yang di laksanakan di pengadilan niaga. Adapun melalui jalur non litgasi dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, mediasi, negosiasi, konsilidasi, dan pendapat ahli. Adapun dalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyelesaian sengketa merek itu boleh dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul ?Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis? Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, untuk itu penulis ingin mengetahui permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari?ah terhadap penyelesaian sengketa merek dan indikasi geografis ?Penelitian ini menggunakan metode library researt atau penelitian perpustakaan yaitu suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari Undang-undang Dasar, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku-buku hukum, jurnal, makalah dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan prosedur penyelesian sengketa merek. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur penyelesaian sengketa merek dapat di selesaikan dengan 2 jalur yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi, jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa merek yang di laksanakan di pengadilan niaga. Adapun melalui jalur non litgasi dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, mediasi, negosiasi, konsilidasi, dan pendapat ahli. Adapun dalam pandangan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur penyelesaian sengketa merek itu boleh dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
