IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH ( Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
Rissa Delvinia, Meytha
Subject
Hukum (Umum)
Datestamp
2021-09-14 01:11:42
Abstract :
Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan yuridis normatif yang membahas tentang implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst). Pemohonan Penundaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitor atau salah satu dari kreditor memperkirakan tidak dapat membayar utang?utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. PKPU dilakukan dengan mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya dalam mencegah kepailitan. Salah satu perkara utang piutang yang diselesaikan melalui proses PKPU adalah perkara yang diputus dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Penelilitian ini mengkaji dan membahas tentang pengimplementasian Undang?Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundan kewajiban pembayaran utang dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundan kewajiban pembayaran utang dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Untuk menjawab permasalahan xiii tersebut maka dalam penelitian penulis menggunakan library research, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau memungkinkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis faktual dan akurat, kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kekhususan sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa, 1) Implemetasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst sudah diterapkan dan sesuai dengan Undang-Undang Ri Nomor 37 Tahun 2004. 2) Dalam permohan PKPU yang diajukan dengan rencana perdamaian, dibolehkan dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat280 dan hadits Rosulullah yang memberikan tangguhan dan memperpanjang waktu pembayaran bagi yang berhutang, apabila kesulitan membayar utangnya.
Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan yuridis normatif yang membahas tentang implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst). Pemohonan Penundaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan ke Pengadilan Niaga apabila debitor atau salah satu dari kreditor memperkirakan tidak dapat membayar utang?utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. PKPU dilakukan dengan mengajukan rencana perdamaian sebagai upaya dalam mencegah kepailitan. Salah satu perkara utang piutang yang diselesaikan melalui proses PKPU adalah perkara yang diputus dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Penelilitian ini mengkaji dan membahas tentang pengimplementasian Undang?Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundan kewajiban pembayaran utang dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap implementasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundan kewajiban pembayaran utang dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Untuk menjawab permasalahan xiii tersebut maka dalam penelitian penulis menggunakan library research, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan, atau memungkinkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis faktual dan akurat, kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kekhususan sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa, 1) Implemetasi Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan No.59/Pdt.Sus.Pkpu/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst sudah diterapkan dan sesuai dengan Undang-Undang Ri Nomor 37 Tahun 2004. 2) Dalam permohan PKPU yang diajukan dengan rencana perdamaian, dibolehkan dengan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat280 dan hadits Rosulullah yang memberikan tangguhan dan memperpanjang waktu pembayaran bagi yang berhutang, apabila kesulitan membayar utangnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
