TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN
PASAL 291 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI
BAWAH DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA SELATAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
Diana, Irna
Subject
Datestamp
2021-09-14 01:12:29
Abstract :
Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Saat pelanggar tersebut ditilang oleh polisi lalu lintas dan dibawa ke pos polisi beserta surat-surat kendaraan bermotor, mereka mendapat tiga pilihan dari kepolisian yaitu untuk membayar surat-surat tersebut di tempat (pos polisi), membayar tilang pada bank yang ditunjuk atau tertulis pada lembar surat tilang ataupun menebusnya langsung ke Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dengan mengikuti persidangan terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya, banyak pelanggar yang tidak menyukai proses dikarenakan proses yang terlalu sulit, sehingga mereka langsung membayar surat-surat kendaraan bermotor tersebut di tempat dengan memberikan sejumlah uang atau menyogok petugas Polisi Lalu Lintas. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh syari?at namun sudah dianggap sesuatu yang wajar oleh masyarakat terutama dalam hal pelanggaran lalu lintas, ditunjukkan dengan melakukan secara terang-terangan, dengan suap tersebut pelanggar merasa lebih cepat menyelesaikan masalahnya dari pada sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di persimpangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di persimpangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. \ Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suap merupakan suatu tindakan yang batil dan membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak illegal serta jelas hukum asalnya haram, sudah dianggap sesuatu yang wajar oleh masyarakat terutama dalam hal pelanggaran lalu lintas, ditunjukkan dengan melakukan secara terang-terangan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan, dengan suap tersebut pelanggar merasa lebih cepat meny
Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Saat pelanggar tersebut ditilang oleh polisi lalu lintas dan dibawa ke pos polisi beserta surat-surat kendaraan bermotor, mereka mendapat tiga pilihan dari kepolisian yaitu untuk membayar surat-surat tersebut di tempat (pos polisi), membayar tilang pada bank yang ditunjuk atau tertulis pada lembar surat tilang ataupun menebusnya langsung ke Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dengan mengikuti persidangan terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya, banyak pelanggar yang tidak menyukai proses dikarenakan proses yang terlalu sulit, sehingga mereka langsung membayar surat-surat kendaraan bermotor tersebut di tempat dengan memberikan sejumlah uang atau menyogok petugas Polisi Lalu Lintas. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh syari?at namun sudah dianggap sesuatu yang wajar oleh masyarakat terutama dalam hal pelanggaran lalu lintas, ditunjukkan dengan melakukan secara terang-terangan, dengan suap tersebut pelanggar merasa lebih cepat menyelesaikan masalahnya dari pada sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Pasal 291 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di persimpangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di persimpangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. \ Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suap merupakan suatu tindakan yang batil dan membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak illegal serta jelas hukum asalnya haram, sudah dianggap sesuatu yang wajar oleh masyarakat terutama dalam hal pelanggaran lalu lintas, ditunjukkan dengan melakukan secara terang-terangan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan, dengan suap tersebut pelanggar merasa lebih cepat meny
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
