Abstract :
Banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang merupakan perwakilan dari daerah pemilihan pada seluruh provinsi di Indonesia. Penting untuk diketahui seperti apa peran anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 yang memiliki 8 kursi perwakilan dalam membangun Kota Palembang. Serta menarik juga untuk melihat segala pembangunan yang
ikut diperjuangkan para wakil rakyat tersebut telah memberikan
dampak yang nyata kepada masyarakat di Palembang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan permasalahan yaitu ?Political Bargaining Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014 ? 2019 asal daerah pemilihan Sumatera Selatan
1 dalam Membangun Kota Palembang?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola political bargaining yang digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019 asal daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dalam membangun Kota
Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-
2019 asal daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Data didapatkan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik analisis
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Dengan menggunakan teori political bargaining, hasil dari
penelitian ini terdapat 3 Pola Bargaining Politik oleh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019 asal daerah
pemilihan Sumatera Selatan 1 dalam membangun Kota Palembang lewat peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yakni, Pola
Bargaining Kekuasaan, Pola Bargaining Isu Publik, dan Pola Bargaining Pelaksanaan Event Internasional. Serta seperti apa peran dari anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014 ? 2019 asal daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dalam membangun Kota
Palembang. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai pola bargaining politik
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di dalam perannya dalam pembangunan secara umum.