MENILAI POLITICAL WILL PEMERINTAH DALAM MENGATASI
OVER KAPASITAS LAPAS DI SUMATERA SELATAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Author
NOPIANITA, NOPIANITA
Subject
Ilmu Politik
Datestamp
2021-09-08 07:01:09
Abstract :
Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didikpemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan over kapasitas tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lapas danRutan. Namun kebijakan tersebut tidak secara signifikan mampu mengatasi permasalahan over kapasitas mengingat penambahan jumlah tahanan dan warga binaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat. Penelitian ini membahas tentang menilai political will pemerintah dalam mengatasi over kapasitas lapas oleh pemerintah daerah hukum dan Hak asasi Manusia di Sumatera Selatan. Tipe penelitian mengunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan metode studi kasus penelitian lapangan yang mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari orang yang masuk terlibat dalam kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehendak politik pemerintah Sumatera Selatan sudah ada. Namun, kebijakan ini tidak mampu secara signifikan mengatasi masalah kelebihan kapasitas mengingat meningkatnya jumlah narapidana dan narapidana yang masih jauh lebih banyak karena tingginya tingkat kejahatan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kelebihan kapasitas yang terjadi selama beberapa dekade dan hampir semua penjara diSumatera Selatan mengalami kelebihan hunian, dan (2) banyak orang masih tidak memahami undang-undang yang berlaku di Indonesia yang merupakan pelanggaran masih sering terjadi.
Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didikpemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan over kapasitas tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lapas danRutan. Namun kebijakan tersebut tidak secara signifikan mampu mengatasi permasalahan over kapasitas mengingat penambahan jumlah tahanan dan warga binaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat. Penelitian ini membahas tentang menilai political will pemerintah dalam mengatasi over kapasitas lapas oleh pemerintah daerah hukum dan Hak asasi Manusia di Sumatera Selatan. Tipe penelitian mengunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan metode studi kasus penelitian lapangan yang mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari orang yang masuk terlibat dalam kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehendak politik pemerintah Sumatera Selatan sudah ada. Namun, kebijakan ini tidak mampu secara signifikan mengatasi masalah kelebihan kapasitas mengingat meningkatnya jumlah narapidana dan narapidana yang masih jauh lebih banyak karena tingginya tingkat kejahatan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kelebihan kapasitas yang terjadi selama beberapa dekade dan hampir semua penjara diSumatera Selatan mengalami kelebihan hunian, dan (2) banyak orang masih tidak memahami undang-undang yang berlaku di Indonesia yang merupakan pelanggaran masih sering terjadi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
