DAMPAK DEVOLUSI BPHTB ATAS PENERAPAN
UU NO. 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta
Author
Dewi, Gerget Sih Fisika
Subject
Akuntansi Pemerintah
Datestamp
2023-03-14 02:51:56
Abstract :
UU No. 28 Tahun 2009 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan UU No. 34 Tahun 2000 dengan memberlakukan pendekatan closed-list terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber pendapatan asli daerahnya. Hal penting dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini adalah dimasukkannya dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah yang berarti pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa pajak property lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan tingkat kabupaten/kota. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan pada Dinas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta atas Dampak Devolusi BPHTB atas Penerapan UU No.28 Tahun 2009 Terhadap Penerimaan Asli Daerah Pada Pemerintah Provinsi DKI. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya devolusi BPHTB, PAD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, terdapat kendala dalam pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta, sehingga dibandingkan dengan tahun sebelum terjadi devolusi, ada sedikit penurunan namun tidak begitu signifikan. Pemda DKI Jakarta juga telah menindaklanjuti kendala tersebut, terutama dalam hal pemungutan sehingga pada tahun 2012 terjadi peningkatan perolehan BPHTB. Law Number 28 year 2009 has been prevailed effectively since January 1, 2010. This Law replaces the Law number 34 year 2000 by applying closed - list approach toward several types of taxes and retribution that can be managed by the provincial government and district / city governments as a source of local revenue. The important thing in Law number 28 year 2009 is the inclusion of two types of taxes, those are Duty on The Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) as well as Land and Building Tax for Urban and Rural sector (PBB-P2) as local taxes which means devolution of power from the central government to local governments . This represents a major shift in supporting decentralization which is in line with the general understanding and international experience that suggests the property tax is better managed by the region as a source of district / city revenue. The method in this study is a descriptive study with a qualitative approach conducted at Regional Tax Office of Jakarta Province on the impact of devolution BPHTB above the Implementation of Law number 28 year 2009 towards local revenue of DKI Jakarta. The results of the study indicate that by the presence of BPHTB devolution, local revenue of DKI Jakarta showed a significant increase. However, there are obstacles in BPHTB collection conducted by Jakarta Province, so if it?s compared to the year before devolution occured, there was a slight decrease but it?s not too significant. Jakarta Government has also followed up these obstacles, especially in terms of collecting, so that in 2012 there was an increase in BPHTB result.
UU No. 28 Tahun 2009 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan UU No. 34 Tahun 2000 dengan memberlakukan pendekatan closed-list terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber pendapatan asli daerahnya. Hal penting dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini adalah dimasukkannya dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah yang berarti pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa pajak property lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan tingkat kabupaten/kota. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif dilakukan pada Dinas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta atas Dampak Devolusi BPHTB atas Penerapan UU No.28 Tahun 2009 Terhadap Penerimaan Asli Daerah Pada Pemerintah Provinsi DKI. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya devolusi BPHTB, PAD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, terdapat kendala dalam pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta, sehingga dibandingkan dengan tahun sebelum terjadi devolusi, ada sedikit penurunan namun tidak begitu signifikan. Pemda DKI Jakarta juga telah menindaklanjuti kendala tersebut, terutama dalam hal pemungutan sehingga pada tahun 2012 terjadi peningkatan perolehan BPHTB. Law Number 28 year 2009 has been prevailed effectively since January 1, 2010. This Law replaces the Law number 34 year 2000 by applying closed - list approach toward several types of taxes and retribution that can be managed by the provincial government and district / city governments as a source of local revenue. The important thing in Law number 28 year 2009 is the inclusion of two types of taxes, those are Duty on The Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) as well as Land and Building Tax for Urban and Rural sector (PBB-P2) as local taxes which means devolution of power from the central government to local governments . This represents a major shift in supporting decentralization which is in line with the general understanding and international experience that suggests the property tax is better managed by the region as a source of district / city revenue. The method in this study is a descriptive study with a qualitative approach conducted at Regional Tax Office of Jakarta Province on the impact of devolution BPHTB above the Implementation of Law number 28 year 2009 towards local revenue of DKI Jakarta. The results of the study indicate that by the presence of BPHTB devolution, local revenue of DKI Jakarta showed a significant increase. However, there are obstacles in BPHTB collection conducted by Jakarta Province, so if it?s compared to the year before devolution occured, there was a slight decrease but it?s not too significant. Jakarta Government has also followed up these obstacles, especially in terms of collecting, so that in 2012 there was an increase in BPHTB result.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
