IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN ANTARA APOTEK DENGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BIDANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Apotek Sehat Ngaglik Kota Batu)
Total View This Week0

Institusion

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

Author

Mifta Amalia Ressa, Mifta

Subject

 

Datestamp

2022-09-02 02:50:05 

Abstract :
Ringkasan : Kerjasama yang dilakukan oleh apotek dengan BPJS ini merupakan salah satu cara pengelola apotek agar bisa mencapai tujuan yaitu mendapatkan hasil guna menjamin kelangsungan usahanya. Kerjasama yang dilakukan apotek dengan BPJS merupakan suatu bentuk kerjasama kemitraan, sehingga masing-masing pihak diharapkan akan mendapat keuntungan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan kemitraan antara apotek dengan jaminan kesehatan nasional bidang pelayanan publik di Apotek Sehat Ngaglik Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, untuk mengembangkan konsep yang membantu memahami fenomena sosial dalam setting alamiah, dengan menekankan pada pengertian, pengalaman dan melihat pada partisipan Penelitian ini ddidukung oleh keabsahan data. Data yang terkumpu dianalisis melalui analisis kualitatif model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana, (2014). Hasil penelitian membuktikan kebijakan kemitraan antara apotek Sehat dengan Jaminan Kesehatan Nasional untuk anggota BPJS bidang pelayanan publik di Apotek Sehat Ngaglik Kota Batu dihadapkan pada suatu permasalah ; Sulitnya menagih pembayaran, Waktu pembayaran sering tidak tepat dan persyaratan yang cukup rumit. Permasalahan tersebut menjadi hal yang membuat pihak apotek malas atau enggan untuk melayani anggota BPJS yang menebus obat, sehingga pihak apotek membuat kebijakan membatasi layanan untuk anggota JKN dengan alasan obat sudah habis. Kebijakan kemitraan antara apotek Sehat dengan Jaminan Kesehatan Nasional untuk anggota BPJS bidang pelayanan publik di Apotek Sehat Ngaglik Kota Batu perlu dilakukan pengkajian ulang berdasarkan asas-asas perjanjian. Masalah paling penting dalam implementasi kebijakan memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut serta berfungsi dengan baik dalam lingkup lembaganya. Hal terakhir mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan. Perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permi ntaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kemitraan, Jaminan Kesehatan Nasional, Bidang Pelayanan Publik 

File :
20512994 Mifta Amalia Ressa.pdf