EFISIENSI, EFEKTIFITAS, DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BPHTB (SIMBPHTB) ONLINE DI KABUPATEN MADIUN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara
Author
KUSUMAWATI, FAHMA ANGGI
Subject
Akuntansi Pajak Penghasilan
Datestamp
2020-12-29 06:41:44
Abstract :
ABSTRAK Dasar pengenaan BPHTB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemungutan BPHTB dan juga dalam hal pembangunan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan di Kabupaten Madiun terus mengalami kemajuan. Dengan dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah, BPHTB turut mengambil bagian dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar dan pelaksanaan pengenaan BPHTB di Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian terhadap evaluasi pemungutan BPHTB sudah berjalan baik sesuai dengan prosedur peraturan Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya SDM pegawai Kabupaten Madiun dan juga wajib pajak memberikan data tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Sebaiknya pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama. Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen, Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, BPHTB ABSTRAC The basis for the imposition of BPHTB is regulated in Regional Regulation Number 9 of 2011. In accordance with the applicable laws and regulations on collection of BPHTB and also in terms of development relating to land and buildings in Madiun Regency, it continues to progress. With the transfer of BPHTB to regional taxes, BPHTB also takes part in contributing to Regional Original Revenue. The purpose of this study was to determine the basis and implementation of the imposition of BPHTB in Madiun Regency. The method used is descriptive research. To obtain the required data, researchers conduct data collection activities by means of interviews, documentation, and observation. The results of the study on the evaluation of BPHTB collection have gone well in accordance with the Regional regulatory procedures. Constraints faced by the lack of human resources of Madiun Regency employees and also taxpayers provide data not in accordance with what is in the field. We recommend that the head of the Madiun Regency Regional Revenue Agency improve the quality of human resources through education and training, socialization, recruitment and collaboration. Keywords: Management Information Systems, Efficiency, Effectiveness, Transparency, BPHTB
ABSTRAK Dasar pengenaan BPHTB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemungutan BPHTB dan juga dalam hal pembangunan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan di Kabupaten Madiun terus mengalami kemajuan. Dengan dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah, BPHTB turut mengambil bagian dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar dan pelaksanaan pengenaan BPHTB di Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian terhadap evaluasi pemungutan BPHTB sudah berjalan baik sesuai dengan prosedur peraturan Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya SDM pegawai Kabupaten Madiun dan juga wajib pajak memberikan data tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Sebaiknya pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama. Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen, Efisiensi, Efektifitas, Transparansi, BPHTB ABSTRAC The basis for the imposition of BPHTB is regulated in Regional Regulation Number 9 of 2011. In accordance with the applicable laws and regulations on collection of BPHTB and also in terms of development relating to land and buildings in Madiun Regency, it continues to progress. With the transfer of BPHTB to regional taxes, BPHTB also takes part in contributing to Regional Original Revenue. The purpose of this study was to determine the basis and implementation of the imposition of BPHTB in Madiun Regency. The method used is descriptive research. To obtain the required data, researchers conduct data collection activities by means of interviews, documentation, and observation. The results of the study on the evaluation of BPHTB collection have gone well in accordance with the Regional regulatory procedures. Constraints faced by the lack of human resources of Madiun Regency employees and also taxpayers provide data not in accordance with what is in the field. We recommend that the head of the Madiun Regency Regional Revenue Agency improve the quality of human resources through education and training, socialization, recruitment and collaboration. Keywords: Management Information Systems, Efficiency, Effectiveness, Transparency, BPHTB
File :
1. Halaman judul.pdf
2. Lembar pengesahan.pdf
11. Bab I Pendahuluan.pdf
12. Bab II Tinjauan pustaka.pdf
13. Bab III Metode penelitian.pdf
14. Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan.pdf
15. Bab V Penutup.pdf
16. Daftar pustaka.pdf
17. Lampiran.pdf
3. Lembar pernyataan orisinalitas.pdf
4. Riwayat hidup.pdf
5. Ucapan terima kasih.pdf
6. Abstrak.pdf
7. Kata pengantar.pdf
8. Daftar isi.pdf
9. Daftar tabel.pdf
10. Daftar gambar.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
