DETAIL DOCUMENT
TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2018)
Total View This Week0
Institusion
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara
Author
KHOIRILA, ALFILATUL
Subject
Anggaran Biaya Pemerintah 
Datestamp
2021-01-06 04:13:05 
Abstract :
II ABSTRAK Akuntansi Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dan penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ditingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini berada di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi Kepala Desa dalam pengelolaan APBDesa di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan APBDesa di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang sudah transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan Desa. Kata Kunci: Penerapan, Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. III ABSTRACK Government accounting has there main objective, namely accountability, managerial and supervision. Accountability of the government is a manifestation of the provision of information about any acts or activities and financial management of the government responsibility to promotr development in the villages. Village Fund Allocation derived from Transfer revenue that is sourced from the financial balance of central and local received by the district / city. This research was conducted in the village of Pandanajeng Sub-District of Tumpang District of Malang. This study used a qualitative method with descriptive. This research is meant to find out how far the implementation of transparency principles of village chief in managing the Village Budget (APBDes) at the village of Pandanajeng Sub-District of Tumpang District Of Malang. The description was obtained through measurement by comparing the government legislation of of 113 of 2014 with actual field activities. The result based on Government Regulation of 113 of 2014 indicated that the management of (APBDes) in Pandanajeng was already transparent to the stage of administration, reporting and accountability. Supported also by the people who participated actively in making rural development. Keywords: Implementation, Management Transparency, Village Revenue and Expenditure Budget. 
Institution Info

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara