Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Untuk Meningkatkan Responsivitas Organisasi (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto)â€.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Sari, Kariza Minetta
Subject
351 Public administration
Datestamp
2021-10-17 15:35:56
Abstract :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan peneliti mengenai Peningkatan Kapasitas untuk meningkatkan Responsivitas Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Peningkatan kapasitas merupakan suatu usaha agar hambatan yang dapat mengganggu kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik khususnya, dapat diminimalkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan responsivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan responsivitas organisasi (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto). Teori yang dipakai dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah teori Capacity Building ; Otonomi Daerah; peran pemerintah daerah dan sekretariat daerah dalam peningkatan kapasitas; organisasi; pengembangan organisasi dan responsivitas yang meliputi pengertian, indikator, prinsip, dan komponen responsivitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrument penelitian yang digunakan peneliti itu sendiri, interview guide , field note , dan perangkat penunjang lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data collection , data reduction , data display , dan conclusion drawing/verification . Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa Kebersamaan antara Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah, Koordinator Sekretariat Daerah dan staf selama ini berjalan dengan baik hal ini dikarenakan suasana politik yang kondusif, sehingga dalam merealisasikan peningkatan kapasitas tidak ada hambatan yang berarti. Adapun pola hubungan kerjasama dalam perwujudan peningkatan kapasitas kelembagaan di Sekretariat Daerah bisa dibilang "cukup mesra". Hal ini dapat kita lihat mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan yang secara substansial masih didominasi kepentingan dari eksekutif. Dan dalam realitasnya, masih mengalami beberapa kendala yang menyangkut kepada peningkatan kapasitas kelembagaan. Ini dapat dibuktikan dengan adanya keterbatasan anggaran untuk mengirimkan peserta Diklatpim, karena Diklatpim adalah suatu kewajiban, maka peserta Diklatpim harus mengikuti Diklatpim itu sendiri dengan biaya swadaya. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah baik pemerintah daerah, sekretariat daerah, koordinator sekretariat daerah dan staf harus benar-benar mampu memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, khususnya dalam hal ini pemerintah daerah dan sekretariat daerah sebagai unsur penentu dan pelaksana untuk menetapkan kebijakan organisasi. Karena pemerintah daerah dan sekretariat daerah tersebut merupakan ujung tombak untuk menentukan arah dan gerak pemerintahan di daerah guna membawa kepada tercapainya tidak hanya kesejahteraan organisasi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat serta terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karenanya sebaiknya kedua lembaga tersebut bersinergi dalam menetapkan arah dan kebijakan organisasi dan lebih fokus kepada kepentingan organisasi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok, sehingga hubungan disini tidak bermuatan politik agar terjadi sinergi antara pemerintah daerah dan sekretariat daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan responsivitas organisasi.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan peneliti mengenai Peningkatan Kapasitas untuk meningkatkan Responsivitas Organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Peningkatan kapasitas merupakan suatu usaha agar hambatan yang dapat mengganggu kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik khususnya, dapat diminimalkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan responsivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan responsivitas organisasi (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto). Teori yang dipakai dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah teori Capacity Building ; Otonomi Daerah; peran pemerintah daerah dan sekretariat daerah dalam peningkatan kapasitas; organisasi; pengembangan organisasi dan responsivitas yang meliputi pengertian, indikator, prinsip, dan komponen responsivitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrument penelitian yang digunakan peneliti itu sendiri, interview guide , field note , dan perangkat penunjang lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data collection , data reduction , data display , dan conclusion drawing/verification . Hasil dari penelitian ini antara lain bahwa Kebersamaan antara Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah, Koordinator Sekretariat Daerah dan staf selama ini berjalan dengan baik hal ini dikarenakan suasana politik yang kondusif, sehingga dalam merealisasikan peningkatan kapasitas tidak ada hambatan yang berarti. Adapun pola hubungan kerjasama dalam perwujudan peningkatan kapasitas kelembagaan di Sekretariat Daerah bisa dibilang "cukup mesra". Hal ini dapat kita lihat mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan yang secara substansial masih didominasi kepentingan dari eksekutif. Dan dalam realitasnya, masih mengalami beberapa kendala yang menyangkut kepada peningkatan kapasitas kelembagaan. Ini dapat dibuktikan dengan adanya keterbatasan anggaran untuk mengirimkan peserta Diklatpim, karena Diklatpim adalah suatu kewajiban, maka peserta Diklatpim harus mengikuti Diklatpim itu sendiri dengan biaya swadaya. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah baik pemerintah daerah, sekretariat daerah, koordinator sekretariat daerah dan staf harus benar-benar mampu memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, khususnya dalam hal ini pemerintah daerah dan sekretariat daerah sebagai unsur penentu dan pelaksana untuk menetapkan kebijakan organisasi. Karena pemerintah daerah dan sekretariat daerah tersebut merupakan ujung tombak untuk menentukan arah dan gerak pemerintahan di daerah guna membawa kepada tercapainya tidak hanya kesejahteraan organisasi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat serta terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karenanya sebaiknya kedua lembaga tersebut bersinergi dalam menetapkan arah dan kebijakan organisasi dan lebih fokus kepada kepentingan organisasi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok, sehingga hubungan disini tidak bermuatan politik agar terjadi sinergi antara pemerintah daerah dan sekretariat daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan responsivitas organisasi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
