Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Mazdalifa, AyudyaFitria
Subject
351 Public administration
Datestamp
2021-10-18 05:29:23
Abstract :
Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Kabupaten yang terletak pada posisi strategis skala Nasional yaitu termasuk dalam Gerbangkartasusila plus dengan pusat di Metropolitan Surabaya dan secara sistem perwilayahan dengan ditetapkannya Surabaya sebagai pusat kegiatan Nasional menjadikan perkotaan Lamongan sebagai bagian dari pusat kegiatan Nasional. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk terus melaksanakan pembangunan wilayah. Berbagai macam kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksankan pembangunan wilayah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan adalah kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh potensi Kabupaten Lamongan tertinggi adalah di sektor pertanian.. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan mengalami perkembangan secara bertahap baik secara normaif kebijakan maupun kegiatannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan realisasi kegiatan dan alokasi dana pada tahun 2010 hingga 2012. Beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah minimnya sosial dari pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya respon masyakat, belum maksimalnya koordinasi antar aktor pemerintah daerah, dan belum adanya SOP sebagai pedoman bagi SKPD. Hal tersebut menjadikan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan belum berdampak secara signifikan terhadap perubahan diwilayah selatan Kabupaten Lamongan. Sehingga pemerintah daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama antar SKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan Agropolitan.
Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Kabupaten yang terletak pada posisi strategis skala Nasional yaitu termasuk dalam Gerbangkartasusila plus dengan pusat di Metropolitan Surabaya dan secara sistem perwilayahan dengan ditetapkannya Surabaya sebagai pusat kegiatan Nasional menjadikan perkotaan Lamongan sebagai bagian dari pusat kegiatan Nasional. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah Kabupaten Lamongan untuk terus melaksanakan pembangunan wilayah. Berbagai macam kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksankan pembangunan wilayah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan adalah kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh potensi Kabupaten Lamongan tertinggi adalah di sektor pertanian.. Implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan mengalami perkembangan secara bertahap baik secara normaif kebijakan maupun kegiatannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan realisasi kegiatan dan alokasi dana pada tahun 2010 hingga 2012. Beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah minimnya sosial dari pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya respon masyakat, belum maksimalnya koordinasi antar aktor pemerintah daerah, dan belum adanya SOP sebagai pedoman bagi SKPD. Hal tersebut menjadikan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan belum berdampak secara signifikan terhadap perubahan diwilayah selatan Kabupaten Lamongan. Sehingga pemerintah daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama antar SKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan Agropolitan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
