Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development di Kabupaten Sampang (Studi Pada BAPPEDA Kabupaten Sampang).
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Marliana, Dian
Subject
351 Public administration
Datestamp
2021-10-18 02:28:09
Abstract :
Wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijaga kelestariannya dengan melakukan pendayagunaan sumberdaya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan keles tarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya perencanaan penataan ruang maka akan memberikan adanya keteraturan dalam pelaksanaan pembangunan dan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam peruntukan ruang dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Penelitan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasinya di Desa Taddan Kecamatan Camplong yang situsnya di BAPPEDA Kabupaten Sampang, dengan fokus kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis sustainable development di Kabuptaen Sampang dan dampak implementasi kebijakan mengenai kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis sustainable development di Kabupaten Sampang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan wilayah pesisir, Kabupaten Sampang mengacu pada pasal 7 Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2029, yang merupakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Sampang secara berkelanjutan dengan 4 strategi didalamnya. Sejauh ini implementasi dari strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang 2010-2029 masih beberapa yang telah terealisasi dengan baik. Dengan demikian dalam kebijakan tersebut diperlukan adanya prioritas kegiatan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan rencana yang matang dan dapat berkesinambungan. Prioritas kegiatan yang nantinya akan dibuatpun haruslah berdasarkan pada tingkat urgenitasnya.
Wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijaga kelestariannya dengan melakukan pendayagunaan sumberdaya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan keles tarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya perencanaan penataan ruang maka akan memberikan adanya keteraturan dalam pelaksanaan pembangunan dan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam peruntukan ruang dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan. Penelitan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasinya di Desa Taddan Kecamatan Camplong yang situsnya di BAPPEDA Kabupaten Sampang, dengan fokus kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis sustainable development di Kabuptaen Sampang dan dampak implementasi kebijakan mengenai kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis sustainable development di Kabupaten Sampang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan wilayah pesisir, Kabupaten Sampang mengacu pada pasal 7 Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2029, yang merupakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Sampang secara berkelanjutan dengan 4 strategi didalamnya. Sejauh ini implementasi dari strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang 2010-2029 masih beberapa yang telah terealisasi dengan baik. Dengan demikian dalam kebijakan tersebut diperlukan adanya prioritas kegiatan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan rencana yang matang dan dapat berkesinambungan. Prioritas kegiatan yang nantinya akan dibuatpun haruslah berdasarkan pada tingkat urgenitasnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
