Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kabupaten
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Rizqi, LuhurNurmala
Subject
351 Public administration
Datestamp
2021-10-18 03:58:23
Abstract :
Masalah utama yang menjadi bahasan dari skripsi ini adalah penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang dilakukan oleh Kabupaten Malang khususnya Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset dengan berpedoman pada perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini dengan melihat penatausahaan asset pemerintah daerah melalui SIMBADA belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan, walaupun memang ada dampak positif yang cukup mempengaruhi dalam proses penatausahaan asset melalui SIMBADA, namun tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dalam melakukan penatausahaan asset pemerintah daerah melalui SIMBADA, seperti terdapat adanya sistem aplikasi yang belum tersedia pada SIMBADA, kurangnya ketersediaan data di lapangan, dan kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang teknologi informasi. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu Pertama, bagaimana penatausahaan asset pemerintah daerah melalui sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang. Kedua, apa saja kendala yang mempengaruhi proses analisis penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat perekam. Metode analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah Kabupaten Malang, sedangkan situs penelitian adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA), khususnya bidang Asset. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu: pertama penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang, antara lain: a) Identifikasi penatausahaan asset melalui SIMBADA, b) Mekanisme penatausahaan asset melalui SIMBADA, c) Pengawasan, monitoring serta evaluasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dalam proses penatausahaan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Malang d) Dampak dari adanya SIMBADA. Fokus kedua, kendala dalam proses penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dalam penatausahaan asset milik daerah melalui SIMBADA yang dilakukan oleh DPPKA khususnya Bidang Asset belum tercapai maksimal, hal ini didasarkan hasil penelitian di lapangan, meskipun pada DPPKA khususnya Bidang Asset sudah melakukan penatausahaan asset melalui SIMBADA dengan berpedoman pada peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pengelolaan barang milik daerah. Namun masih terdapat masalah didalam penerapannya, seperti: kurangnya sistem aplikasi SIMBADA untuk proses pendataan asset dilapangan karena tiap SKPD asset yang dimiliki tidak sama, kurangnya ketersediaan data yang ada dilapangan dan ketidaksesuaian antara data dilapangan dengan data pada SIMBADA. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, sepertinya: Belum maksimalnya sistem pengawasan monitoring serta evaluasi dari program SIMBADA oleh DPPKA dan BPKP, DPPKA khususnya bidang asset tidak memverifikasi secara langsung data dilapangan, dan masih banyak pengelola asset daerah yang kurang memahami tentang teknologi informasi, baik pada Bidang asset maupun di tiap-tiap SKPD. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang masih terjadi adalah pihak DPPKA khususnya bidang asset dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pendamping dalam pengelola asset pemerintah daerah harus lebih sering melakukan pengawasan, monitorng serta evaluasi untuk mengetahui kelemahan dari SIMBADA, DPPKA khususnya bidang asset seharusnya terjun langsung kelapangan untuk mengecek ulang data yang sudah dilaporkan dalam SIMBADA oleh tiap-tiap SKPD, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknologi informasi bagi aparatur yang ditunjuk sebagai operator SIMBADA, pihak DPPKA harus lebih sering dalam melaksanakan Bina Teknologi (BINTEK).
Masalah utama yang menjadi bahasan dari skripsi ini adalah penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang dilakukan oleh Kabupaten Malang khususnya Bidang Asset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset dengan berpedoman pada perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini dengan melihat penatausahaan asset pemerintah daerah melalui SIMBADA belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan, walaupun memang ada dampak positif yang cukup mempengaruhi dalam proses penatausahaan asset melalui SIMBADA, namun tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan dalam melakukan penatausahaan asset pemerintah daerah melalui SIMBADA, seperti terdapat adanya sistem aplikasi yang belum tersedia pada SIMBADA, kurangnya ketersediaan data di lapangan, dan kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang teknologi informasi. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu Pertama, bagaimana penatausahaan asset pemerintah daerah melalui sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang. Kedua, apa saja kendala yang mempengaruhi proses analisis penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat perekam. Metode analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah Kabupaten Malang, sedangkan situs penelitian adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA), khususnya bidang Asset. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu: pertama penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang, antara lain: a) Identifikasi penatausahaan asset melalui SIMBADA, b) Mekanisme penatausahaan asset melalui SIMBADA, c) Pengawasan, monitoring serta evaluasi terhadap Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dalam proses penatausahaan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Malang d) Dampak dari adanya SIMBADA. Fokus kedua, kendala dalam proses penatausahaan asset pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Malang. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dalam penatausahaan asset milik daerah melalui SIMBADA yang dilakukan oleh DPPKA khususnya Bidang Asset belum tercapai maksimal, hal ini didasarkan hasil penelitian di lapangan, meskipun pada DPPKA khususnya Bidang Asset sudah melakukan penatausahaan asset melalui SIMBADA dengan berpedoman pada peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pengelolaan barang milik daerah. Namun masih terdapat masalah didalam penerapannya, seperti: kurangnya sistem aplikasi SIMBADA untuk proses pendataan asset dilapangan karena tiap SKPD asset yang dimiliki tidak sama, kurangnya ketersediaan data yang ada dilapangan dan ketidaksesuaian antara data dilapangan dengan data pada SIMBADA. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, sepertinya: Belum maksimalnya sistem pengawasan monitoring serta evaluasi dari program SIMBADA oleh DPPKA dan BPKP, DPPKA khususnya bidang asset tidak memverifikasi secara langsung data dilapangan, dan masih banyak pengelola asset daerah yang kurang memahami tentang teknologi informasi, baik pada Bidang asset maupun di tiap-tiap SKPD. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang masih terjadi adalah pihak DPPKA khususnya bidang asset dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pendamping dalam pengelola asset pemerintah daerah harus lebih sering melakukan pengawasan, monitorng serta evaluasi untuk mengetahui kelemahan dari SIMBADA, DPPKA khususnya bidang asset seharusnya terjun langsung kelapangan untuk mengecek ulang data yang sudah dilaporkan dalam SIMBADA oleh tiap-tiap SKPD, kemudian untuk meningkatkan pengetahuan tentang teknologi informasi bagi aparatur yang ditunjuk sebagai operator SIMBADA, pihak DPPKA harus lebih sering dalam melaksanakan Bina Teknologi (BINTEK).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
