Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh
faktor-faktor multidimensional, yaitu status manajerial, locus of control, personal
cost, keseriusan pelanggaran, status pelanggar, dan orientasi budaya terhadap
niat melakukan whistleblowing serta dampak whistleblowing channel pada
pengaruh personal cost, keseriusan pelanggaran, dan status pelanggar terhadap
niat melakukan whistleblowing. Penelitian ini menggunakan metode survei dan
dilakukan pada pegawai KPP Pratama Malang Utara dan Kepanjen. Didapatkan
responden sejumlah 132 pegawai dengan menggunakan quota sampling sebagai
teknik pengambilan sampelnya. Data yang diperoleh pada penelitian ini diolah
dengan bantuan alat analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Squares
(SEM-PLS). Terdapat dua model yang diuji pada penelitian ini, yaitu model
pertama yang berisi locus of control eksternal dan kolektivisme dan model kedua
yang terdiri dari locus of control internal dan individualisme. Hasil pengujian untuk
model pertama memberikan bukti empiris bahwa status manajerial, keseriusan
pelanggaran, dan orientasi budaya (kolektivisme) memiliki pengaruh terhadap
niat melakukan whistleblowing, selain itu whistleblowing channel mampu
memoderasi pengaruh keseriusan pelanggaran terhadap niat melakukan
whistleblowing. Pengujian hipotesis untuk model kedua menghasilkan temuan
bahwa status manajerial, locus of control internal, dan keseriusan pelanggaran
memengaruhi niat untuk melakukan whistleblowing. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan perbaikan pada
sistem whistleblowing yang diimplementasikan pada instansi ini dari aspek
praktik dan kebijakan.