Pengembangan Kapasitas Pegawai Badan Layanan Umum Daerah
Non Pegawai Negeri Sipil
(Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Wahyudi, Ageng Satriya
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2021-11-30 01:12:46
Abstract :
Salah satu pelayanan yang merupakan urusan wajib pemerintah adalah pelayanan kesehatan. RSUD Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk dari adanya desentralisasi dari pusat ke unit yang lebih kecil dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berbadan hukum BLUD memberikan keleluasaan RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam berkembang, khususnya pengembangan kualitas pelayanannya. Salah satu yang memengaruhi kualitas pelayanan adalah kapasitas pegawai. Adanya perbedaan status Pegawai Non PNS dan Pegawai PNS menarik peneliti untuk lebih mendalami terkait strategi pengembangan pegawai Non PNS di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari beberapa tahapan seperti data collection, data condensation, data display, dan conclusion. Hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya strategi pengembangan kapasitas pegawai RSUD Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian ada dua model pengembangan kapasitas pegawai RSUD Kabupaten Sidoarjo yaitu meliputi pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan kapasitas melalui pendidikan belum dapat diterapkan secara efektif khususnya untuk Pegawai Non PNS, hal tersebut dikarenakan regulasi yang menunjukkan bahwa hanya pegawai PNS saja yang memiliki hak dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan untuk pegawai Non PNS dapat memperoleh hak sama dengan menggunakan keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo. Namun hal tersebut terkendala aturan teknis yang belum jelas dan keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo yang belum mampu untuk mendukung pendidikan Pegawai Non PNS. Sedangkan pengembangan kapasitas melalui pelatihan terkendala dalam tahap evaluasi, yaitu evaluasi manfaat yang belum dapat berjalan dengan baik. Mempertimbangkan dari hasil penelitian ini, ada dua saran yang diambil oleh peneliti. Pertama untuk pengembangan kapasitas Pegawai Non PNS melalui pendidikan dapat dilakukan dengan bersinergi dengan beberapa instansi terkait yang dapat membantu dalam hal pendanaan biaya pendidikan pegawai. Kedua adalah untuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan adanya koordinasi dengan tiap-tiap unit yang secara langsung mengawal pelaksanaan evaluasi manfaat, mengingat penting dan strategisnya peran evaluasi manfaa
Salah satu pelayanan yang merupakan urusan wajib pemerintah adalah pelayanan kesehatan. RSUD Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk dari adanya desentralisasi dari pusat ke unit yang lebih kecil dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berbadan hukum BLUD memberikan keleluasaan RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam berkembang, khususnya pengembangan kualitas pelayanannya. Salah satu yang memengaruhi kualitas pelayanan adalah kapasitas pegawai. Adanya perbedaan status Pegawai Non PNS dan Pegawai PNS menarik peneliti untuk lebih mendalami terkait strategi pengembangan pegawai Non PNS di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari beberapa tahapan seperti data collection, data condensation, data display, dan conclusion. Hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya strategi pengembangan kapasitas pegawai RSUD Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan penelitian ada dua model pengembangan kapasitas pegawai RSUD Kabupaten Sidoarjo yaitu meliputi pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan kapasitas melalui pendidikan belum dapat diterapkan secara efektif khususnya untuk Pegawai Non PNS, hal tersebut dikarenakan regulasi yang menunjukkan bahwa hanya pegawai PNS saja yang memiliki hak dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan untuk pegawai Non PNS dapat memperoleh hak sama dengan menggunakan keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo. Namun hal tersebut terkendala aturan teknis yang belum jelas dan keuangan RSUD Kabupaten Sidoarjo yang belum mampu untuk mendukung pendidikan Pegawai Non PNS. Sedangkan pengembangan kapasitas melalui pelatihan terkendala dalam tahap evaluasi, yaitu evaluasi manfaat yang belum dapat berjalan dengan baik. Mempertimbangkan dari hasil penelitian ini, ada dua saran yang diambil oleh peneliti. Pertama untuk pengembangan kapasitas Pegawai Non PNS melalui pendidikan dapat dilakukan dengan bersinergi dengan beberapa instansi terkait yang dapat membantu dalam hal pendanaan biaya pendidikan pegawai. Kedua adalah untuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan adanya koordinasi dengan tiap-tiap unit yang secara langsung mengawal pelaksanaan evaluasi manfaat, mengingat penting dan strategisnya peran evaluasi manfaa
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
