Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita
Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Setiawan, Dony Putra
Subject
346.078 Bankruptcy
Datestamp
2021-11-26 02:37:41
Abstract :
Pada tesis ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh sering terjadinya benturan kewenangan antara penyidik Kepolisian RI dengan Kurator menyangkut permasalahan sita terhadap benda yang menjadi obyek yang sama. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit? Dan (2) Bagaimana harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit?. Pada penelitian tesis ini digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan searching internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Melalui hasil dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka diperoleh bahwa akibat putusan pernyataan pailit, maka seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam sita umum, sehingga segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum dimulainya kepailitan harus dihentikan seketika dan menjadi hapus, sehingga berdampak pada penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap harta pailit yang menjadi obyek yang sama untuk kepentingan penyidikan. Benturan kewenangan dalam melakukan sita sering terjadi, sehingga perlu dilakukan harmonisasi pengaturan sita.
Pada tesis ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh sering terjadinya benturan kewenangan antara penyidik Kepolisian RI dengan Kurator menyangkut permasalahan sita terhadap benda yang menjadi obyek yang sama. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit? Dan (2) Bagaimana harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit?. Pada penelitian tesis ini digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan searching internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Melalui hasil dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka diperoleh bahwa akibat putusan pernyataan pailit, maka seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam sita umum, sehingga segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum dimulainya kepailitan harus dihentikan seketika dan menjadi hapus, sehingga berdampak pada penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap harta pailit yang menjadi obyek yang sama untuk kepentingan penyidikan. Benturan kewenangan dalam melakukan sita sering terjadi, sehingga perlu dilakukan harmonisasi pengaturan sita.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
